DPR Dukung Konversi Kompor Induksi dan Mobil Listrik Jadi Prioritas

Liputan6.com, Jakarta Rencana PT PLN (Persero) untuk menggalakkan program konversi kompor LPG ke kompor induksi dan akselerasi kendaraan listrik mendapatkan dukungan dari Komisi VI DPR RI.

Bahkan, Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Gerindra, Andre Rosiade ingin PLN menjadikan program konversi kompor LPG ke kompor induksi sebagai program prioritas pada tahun ini.

Menurutnya, selain dapat mengatasi persoalan oversupply  listrik yang saat ini tengah dihadapi PLN, program ini dinilai juga akan mengurangi ketergantungan impor BBM. Terlebih, saat ini LPG sedang langka dan harganya mahal, sehingga sangat membebani masyarakat.

"Saya berharap Pak Dirut PLN bisa menyelesaikan sengkarut LPG dengan menjadikan program kompor listrik menjadi program prioritas," ujar Andre, dikutip Senin (28/3/2022).

Dalam hitungannya, program ini akan menghasilkan efisiensi untuk negara sebesar Rp 60 triliun.

"Karena dari data yang saya baca, memasak 10 liter air menggunakan kompor listrik hanya mengeluarkan biaya Rp 1.200, sementara jika menggunakan LPG non subsidi mencapai Rp 6.000," ucapnya.

Dukungan juga diutarakan oleh anggota dari Fraksi PDI-P, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, yang mempertanyakan kenapa program ini masih belum terdengar gaungnya. Padahal, ia menambahkan, kondisi saat ini penggunaan listrik rumah tangga sudah melampaui industri.

"Momen ini perlu dimaksimalkan. Kebijakan konversi ke kompor induksi menurut saya bisa menjadi solusi dari oversupply PLN," tegasnya. Menurut Deddy, PLN harus segera membuka ruang dialog dengan kementerian-lembaga pemerintah lainnya, terkait kebijakan peralihan kompor gas ke kompor listrik ini agar segera berjalan lebih cepat.

“Harus terintegrasi, misalkan antara PLN dan Pertamina. Mungkin harus mulai berdialog dengan Kementerian BUMN, Pertamina, dan Kementeraian ESDM,” jelas anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini.

Di sisi lain, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Rafli menargetkan PLN dapat membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di tiap provinsi di Indonesia untuk mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik. PLN tidak harus menunggu ada konsumen yang menggunakan kendaraan listrik terlebih dahulu karena pada dasarnya mereka juga menunggu infrastruktur terlebih dahulu.

"Setelah ada infrastruktur orang akan melihat, sehingga tertarik untuk mengadopsi mobil listrik," imbuhnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.