6 Serikat Buruh Ikut Bahas RUU Cipta Kerja, KSPI dan KSPSI Pilih Walk Out

Liputan6.com, Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada Senin 5 Oktober 2020. Namun, sampai saat ini beberapa pihak masih menentang pengesahan tersebut terutama kaum buruh. 

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sudah melibatkan seluruh elemen buruh. Di mana enam konfederasi serikat buruh dari berbagai bendera di ajak duduk bersama, melakukan pembahasan yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Kemenko Perekonomian.

"Kita berbicara dengan enam konfederasi buruh yang besar. Di bulan Juli selama tiga Minggu kita bertemu setiap hari dari pagi sampai malam. Selama tiga Minggu bertemu setiap kali mereka membawa 15 orang dunia usaha membawa 15 orang," kata dia dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Kamis (8/10).

Namun dalam perjalanannya, dari keenam konfederasi buruh yang dilibatkan pemerintah dua diantaranya melakukan walk out. Keduanya adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) danKonfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

"Dari enam itu dua walk out. Di mana dua itu keluar sebelum masuk materi pembahasan. Intinya Mereka bilang kita tidak mau ada pembahasan. Dua walk out yaitu Said Iqbal dan juga Andin," imbuh dia.

Rosan yang ditugaskan menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law saat itu pun tidak keberata atas keluarnya dua serikat buruh dari pembahasan RUU Cipta Kerja. Sebab, empat serikat buruh lain yang melakukan dialog bersama pemerintah sudahmencerminkan 75 persen dari total buruh yang terdaftar sebagai anggota serikat pekerja.

Di mana total pekerja yang terdaftar sebagai serikat pekerja itu mencapai sekitar 3,4 juta orang dari 131 juta orang tenaga kerja di Indonesia.

"Oleh sebab itu keempat ini sudah tersampaikan dengan beberapa kesepakatan. Kami pun dipanggil DPR paling banyak adalah masalah tenaga kerja," kata dia.

Rosan tak menampik, jika kluster ketenagakerjaan paling banyak disuarakan oleh para serikat buruh. Salah satunya adalah masalah penurunan jumlah pesangon yang menjadi 25 kali.

Namun, sejalan dengan itu, pemerintah dan dunia usaha memandang bahwa jumlah pesangon yang dibayarkan di Indonesia jauh lebih banyak jika dibandingkan negara-negara Asean lainnya.

"Walaupun ini diturunkan contohnya pesangon ke 25 kali itu masih yang paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya Seperti Vietnam mereka itu rata-rata di 10 Malaysia itu juga Thailand antara 10 sampai 15 dan itu pun masih tinggi," kata dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan di bawah ini: