Sektor Jasa Keuangan Diharapkan Mampu Bantu Pemulihan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2017 Optimis Capai 5,3 Persen — Pemandangan gedung-gedung bertingkat di Ibukota Jakarta, Sabtu (14/1). Hal tersebut tercermin dari perbaikan harga komoditas di pasar global. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Dalam masa Pandemi COVID-19 ini, pemerintah terus melakukan berbagai langkah penanganan, baik dalam aspek kebijakan bidang kesehatan, keamanan, termasuk juga bidang perekonomian.

Aspek terakhir ini tentu tidak mungkin luput dari perhatian pemerintah, dan diantara berbagai industri yang memegang peran penting di Indonesia, sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian bangsa saat ini dan memegang peran penting dalam program PEN (pemulihan ekonomi nasional).

Presiden Direktur Akulaku Finance Indonesia Efrinal Sinaga mengatakan, sebagai bentuk usaha kolaboratif untuk meningkatkan inklusi keuangan Indonesia, Akulaku Finance Indonesia sebagai perusahaan pembiayaan berbasis digital juga turut berpartisipasi dalam pameran virtual yang merupakan bagian dari program BIK 2020 yang diadakan dari 5 Oktober-3 November 2020.

"Bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai layanan keuangan inklusif di ekosistem Akulaku dapat langsung mengunjungi situs www.bik2020.id, masuk ke fitur BIK Expo, dan mencari booth virtual dari Akulaku Finance di cluster pembiayaan 2 dan penjaminan," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Akulaku Finance mencoba bergerak seiring dengan upaya pemerintah dalam hal peningkatan indeks inklusi keuangan nasional. Diantaranya adalah dengan menyiapkan program-program webinar edukatif mengenai inklusi keuangan, dan juga menawarkan berbagai promo pembiayaan yang dilakukan dengan konsep contactless dan cashless.

"Kami mengundang masyarakat untuk mencoba layanan digital pembiayaan Akulaku Finance selama masa partisipasi kami dalam BIK 2020,” lanjut dia.

“Kami berharap usaha kampanye dan kolaborasi dari 300 lembaga jasa keuangan dalam BIK 2020 dapat membantu menstimulasi ekonomi nasional dan semakin meningkatkan tingkat inklusi keuangan dan akses pendanaan bagi masyarakat Indonesia. Akulaku Finance secara konsisten dan terus menerus akan tetap fokus dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat hingga pasca berakhirnya BIK 2020 pada 3 November 2020 melalui kegiatan-kegiatan edukasi dan kolaborasi dengan berbagai pelaku sektor industri keuangan,” tutup Efrinal.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dari industri jasa keuangan telah menetapkan beberapa program untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat dan menjalankan program PEN, diantaranya adalah program KUR (kredit usaha rakyat) klaster, Lakupandai, Jaring, Bank Wakaf Mikro dan Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) yang dikoordinasikan dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang saat ini telah berjumlah 195 tim di berbagai daerah di Tanah Air.

Mengenai BIK 2020, Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Sarjito mengatakan, rangkaian BIK 2020 dilaksanakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening maupun jumlah produk atau layanan jasa keuangan.

“Dengan berbagai kegiatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen kami melibatkan lembaga jasa keuangan, perbankan dan juga e-commerce dan financial technology untuk penyaluran kredit pembiayaan UMKM, pembukaan rekening serta berbagai penjualan jasa keuangan dan juga berbagai macam promo khusus untuk menarik minat masyarakat dalam memeriahkan Bulan Inklusi Keuangan 2020 ini,” ungkap Sarjito dalam pembukaan BIK 2020.

Dengan mempertimbangkan kondisi pembatasan kegiatan sosial saat ini, rangkaian acara BIK 2020 diadakan secara virtual salah satunya juga dengan menjalankan virtual expo melalui portal online dimana terdapat 300 booth yang akan menampilkan promo produk/program melalui video, e-poster, e-flyer dari kementerian, lembaga jasa keuangan, perbankan dan e-commerce atau finacial technology (fintech).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan perekonomian di tengah pandemi virus corona.

2 dari 2 halaman

Bantu Pemulihan Ekonomi

Target Pertumbuhan Ekonomi — Suasana gedung-gedung bertingkat yang diselimuti asap polusi di Jakarta, Selasa (30/7/2019). Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama dengan pemerintah menyetujui target pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran angka 5,2% pada 2019 atau melesat dari target awal 5,3%. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara menjelaskan, inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis sehingga diharapkan dapat menjadi solusi jitu untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat Pandemi COVID-19.

“Kami meyakini, dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang lebih baik mengenai produk dan layanan keuangan, diiringi kemampuan pengelolaan keuangan yang memadai akan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam beraktivitas ekonomi,” kata Tirta dalam pembukaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020.

Hal senada juga diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir yang mengatakan, inklusi keuangan mempunyai peranan penting untuk pemulihan ekonomi nasional khususnya dengan mempercepat akselerasi pemberian modal kerja kepada UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) guna meningkatkan kegiatan usaha.

“Percepatan pemberian kredit bagi UMKM sehingga usaha mereka menjadi meningkat kembali seperti kondisi normal. Kemudian gerakan menabung menjadi prioritas selanjutnya, karena perlunya spending dari masyarakat untuk menggerakkan sektor riil,” ujar Iskandar.

Menurutnya, dengan adanya BIK diharapkan indeks inklusi keuangan akan meningkat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, 28 Januari 2020 pada Rapat Terbatas Strategi Nasional Keuangan Inklusif dari 76 persen menjadi di atas 90 persen dalam waktu 3 tahun ke depan.

“Indeks inklusi keuangan Indonesia saat ini masih 76,2 persen. Walaupun sudah naik pesat tapi indeks ini masih di bawah Tiongkok dan India yang telah mencapai 80 persen pada tahun 2019,” ungkap Iskandar.

Dia juga mengungkapkan, melalui peningkatan literasi keuangan juga dapat mempercepat tercapainya indeks inklusi keuangan yang nantinya akan berujung pada kesejahteraan masyarakat kelompok UMKM.