Sederet Jurus Pemerintah Demi Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

20161107-Ekonomi-RI-Jakarta-AY — Suasana gedung bertingkat nampak dari atas di kawasan Jakarta, Senin (7/11). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III 2016 mencapai 5,02 persen (year on year). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama September 2020 terjadi deflasi sebesar 0,05 persen. Deflasi ini menjadi tiga kali berturut-turut sejak kuartal III-2020 atau selama periode Juli, Agustus, dan September.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, deflasi yang terjadi selama kuartal III-2020 tersebut mengindikasikan daya beli masyarakat Indonesia sangat lemah. Sementara di satu sisi, pasokan cukup dengan adanya penurunan dari beberapa komoditas.

"Memang daya beli masyarakat kita masih sangat lemah. Masih-masih sangat lemah itu perlu diwaspadai dari deflasi selama bulan Juli-September 2020 karena telah terjadi deflasi berturut-turut selama 3 bulan. Artinya selama Kuartal III-2020 itu daya beli masih lemah," kata dia di Kantornya Jakarta beberapa hari lalu.

Menyikapi hal itu, Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Raden Pardede menyebut, ada tiga rencana yang disiapkan pemerintah untuk mengungkit daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19. Pertama adalah menjaga aspek kesehatan.

"Seperti dengan meningkatkan kualitas program penanganan Covid-19. Dan kampanye gerakan 3m, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan untuk menekan laju pertumbuhan kasus COVID-19," ujar dia dalam dalam Media Discussion bersama Sekretariat Komite PC-PEN, terkait 'Daya Beli Masyarakat di tengah Pandemi Covid-19', Senin (5/10).

Kedua, memaksimalkan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Antara lain dengan peningkatan nilai bantuan sosial dan dukungan bagi UMKM.

"Seperti pada TA 2020 di bulan Mei-Desember, nilai PEN ditingkatkan menjadi Rp695,2 triliun. PEN ini berfungsi untuk menahan laju penurunan daya beli," tuturnya.

Terakhir, program Indonesia Bekerja 2021 melalui penyediaan vaksinasi bagi masyarakat secara bertahap. Kemudian, pengadaan program PEN 2021 untuk pembiayaan bantuan sosial dan padat karya senilai Rp356, 5 triliun.

Sehingga aktivitas bekerja kembali berjalan menuju kondisi sebelum Covid-19. Begitulun dengan konsumsi masyarakat yang juga meningkat.

"Capacity Utilization juga akan meningkat. Sehingga juga akna menggerakkan investasi dan lapangan kerja. Sehingga daya beli masyarakat dapat meningkat," tukasnya

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah telah menetapkan 7 jenis komoditas yang harga jual di tingkat konsumen dibatasi. Aturan ini dikeluarkan demi mencegah kenaikan harga yang terlalu tinggi sehingga menimbulkan inflasi.

2 dari 2 halaman

Deflasi Berturut-turut jadi Tanda Daya Beli Masyarakat Belum Pulih

Inflasi — Pembeli membeli sayuran di pasar, Jakarta, Jumat (6/10). Dari data BPS inflasi pada September 2017 sebesar 0,13 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan signifikan karena sebelumnya di Agustus 2017 deflasi 0,07 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama September 2020 terjadi deflasi sebesar 0,05 persen. Deflasi ini menjadi tiga kali berturut-turut sejak kuartal III-2020 atau selama periode Juli, Agustus, dan September.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, deflasi yang terjadi berturut-turut tersebut menunjukan daya beli atau permintaan masyarakat belum pulih secepat yang dibayangkan. Sebab, selama ekonomi belum pulih inflasi bakal terus rendah.

"Sepanjang pertumbuhan ekonomi masih negatif, biasanya inflasi akan rendah dan dalam konteks ini 3 bulan berturut-turut deflasi kecil," kata dia dalam video conference di Jakarta, Kamis (1/10).

Menurutnya, kondisi deflasi berturut-turut tersebut juga menjadi lampu kuning bagi pemerintah. Artinya dari sisi permintaan masih juga belum cukup pulih di tingkat masyarakat.

Sebab itu, pemerintah terus mendorong berbagai program pemulihan ekonomi nasional (PEN) utamanya pada program perlindungan sosial. Bantuan sosial (Bansos) masih akan digulirkan sampai akhir tahun yang jumlahnya hampir mencapai Rp200 triliun lebih.

"Kemudian keluarkan program banpres produktif itu juga masih dalam konteks itu. Bentuknya hibah, bukan pinjaman, diberikan ke pengusaha ultra mikro. Selain gunakan pakaian dan makanan, juga utk dunia usaha," kata dia.

Sementara di sisi lain, untuk meningkatkan daya beli masyarakat pemerintah juga memberikan subsidi bantuan upah (SBU) untuk 15,7 juta orang yang terdaftar BPJamsostek. Itu dilakukan dalam konteks menaikan jumlah permintaan. "Ini harus dilakukan terus," singkatnya.

COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
Daya Beli Masyarakat