Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa 5 Persen di 2021, Ini Syaratnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan ekonomi Indonesia 2021 diproyeksi mulai pulih pada kisaran 5 persen. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Diantaranya penanganan covid-19, reformasi struktural, dan dukungan ekspansi fiskal.

“Kita maka memproyeksikan ekonomi kita pada kisaran 5,0 persen dan tentu ini adalah suatu pemulihan yang harus diupayakan dan terus dijaga melalui berbagai kebijakan termasuk dalam kebijakan APBN,” ujar Menkeu dalam konferensi pers, Selasa (29/9/2020).

Menkeu menyebutkan, faktor-faktor penentu yang bisa memulihkan ekonomi Indonesia, pertama penanganan covid-19. Baik mulai dari tahun ini maupun tahun depan. Kedua, ketersediaan vaksin.

“Kita melihat bahwa timeline dari vaksin diperkirakan akan bisa mengurangi ketidakpastian terutama pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. Ini tentu akan sangat mempengaruhi pemulihan ekonomi kita. Kalau kita bisa mendapatkan vaksin dan melakukan vaksin vaksinasi yang cukup luas, maka kita akan mampu untuk bisa akselerasi pemulihan ekonomi juga,’ kata Menkeu.

Kemudian, untuk tahun 2021 program pemulihan ekonomi nasional masih menjadi fokus. Serta berbagai bantuan untuk sisi demand juga masih akan digulirkan. Begitu pula untuk supply, pemerintah masih akan memberikan dukungan mulai dari insentif pajak, bantuan kredit dan penjaminan.

“Kita tidak hanya untuk menangani covid-19 dan memulihkan ekonomi, tapi kita juga akan memfokuskan kepada membangun fondasi ekonomi Indonesia untuk Indonesia tetap maju secara kompetitif, produktif dan inovatif,” kata Menkeu.

Dalam hal ini, lanjut Sri Mulyani, berbagai reform yang akan bisa menjadi landasan akselerasi pembangunan pondasi Indonesia diantaranya omnibus Law Cipta kerja, reformasi di bidnag anggaran dan pemmembangun lembaga pengelola investasi.

“Itu merupakan berbagai langkah maupun tools yang kita lakukan untuk bisa mengakses lokasi peningkatan investasi dalam rangka untuk terus meningkatkan investasi dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas, daya saing dan iklim investasi kita,” kata Menkeu.

Dari sisi eksternal, menkeu juga melihat ekonomi global diproyeksikan lebih positif. Sehingga bisa lebih kondusif.

“Inilah yang kita lihat di 2021. Jadi ada sense optimisme ada sense harapan, tapi juga ada sense langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Ada optimisme yaitu terjadi pemulihan ekonomi ada harapan yaitu bahwa penanganan covid-19, dan adanya penyembuhan melalui vaksinasi. Dan juga ada sense determinasi untuk menjalankan reformasi dalam rangka membangun reformasi ekonomi Indonesia secara lebih kuat. Ini kita lakukan secara terus-menerus dengan menggunakan instrumen terutama dalam hal ini adalah instrumen fiskal yaitu APBN,” tukas Menkeu. 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 menjadi Undang-Undang. Kesepakatan itu diambil dalam sidang Paripurna pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap RUU APBN 2021.

"Apakah rancangan Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021 dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?," kata Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam sidang Paripurna, di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Mendengar pertanyaan itu, seluruh anggota DPR dari beberapa fraksi menjawab kompak 'setuju'.

Seperti diketahui, Asumsi dasar makro ekonomi APBN 2021 pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar sebesar 5,0 persen. Sementara inflasi berada di 3,0 persen. Nilai tukar Rupiah Rp14.600 per USD dan suku bunga SBN 10 tahun 7,29 persen.

Kemudian untuk harga minyak mentah Indonesia ditetapkan sebesar USD 45 barel, lifting minyak bumi 705 ribu per barel, dan lifting gas bumi sekitar 1.007 ribu barel setara minyak per hari.

Di samping itu, untuk sasaran dan indikator pembangunan 2021 pemerintah juga menyepakati tingkat pengangguran terbuka berada di angka 7,7 sampai 9,1 persen. Selanjutnya tingkat kemiskinandikisaran 9,2 sampai 9,7 persen. Indeks gini ratio 0,377 sampai dengan 0,379 dan indeks IPM capai 72,78 sampai 72,95.

Selanjutnya untuk indikator pembangunan, terhadap nilai tukar petani Banggar DPR dan Pemerintah menyepakati sebesar 102-104 dan nilai tukar nelayan juga dipatok sama yakni 102-104.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pun menyampaikan rasa syukur dan terimakasih atas disahkannya RUU APBN 2021 menjadi Undang-Undang. Apalagi pembahasan ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu di tengah kondisi pandemi Covid-19.

"Kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas dukungan kerjasama dan kepercayaannya. Sehingga seluruh proses pembahasan rencana undang-undang APBN tahun 2021 dapat dibahas dan ditetapkan dalam waktu yang sesuai jadwal kesepakatan dan cukup singkat," tandas dia.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com