Kemenkeu: 1 dari 10 Warga Miskin Belum Dapat Perlindungan Sosial

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyatakan, pemerintah terus memantau penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun.

"Ini benar-benar dipantau dari bulan ke bulan seperti apa posisinya, jalan enggak di masyarakat. Kita benar-benar pantau PEN" kata Febrio dalam sesi webinar, Jumat (25/9/2020).

Dia mengatakan, Kemenkeu telah diberi hasil survey oleh Bank Dunia terang realisasi perlindungan sosial (perlinsos). Survey tersebut dilakukan dalam 3 ronde, yakni pada Mei 2020, Juli 2020, dan Agustus 2/2/.

Hasilnya, Febrio menyampaikan, penyaluran perlinsos kepada warga termiskin pada ronde pertama di Mei 2020 masih terbilang minim.

"Apa yang mereka dapatkan? Pada Mei dari jumlah 40 persen masyarakat termiskin, masih ada 40 persen dari 40 persen itu yang belum dapet support apa-apa dari pemerintah. Wah kita mikir dong, lalu kita kerja keras," ujarnya.

Berkaca pada hasil tersebut, pemerintah disebutnya terus berbenah dalam penyaluran dana perlindungan sosial. Sehingga pada ronde ketiga di Agustus 2020, hampir 90 persen rumah tangga termiskin sedikitnya telah sekali mendapatkan bantuan.

"Ini jauh membaik dibandingkan Mei. Sekarang kita bisa cukup pede bilang, ada 1 dari 10 rumah tangga miskin itu yang belum dapat. Ini masih jadi masalah," ungkap dia.

"Tapi paling enggak perlinsos kita progresnya luar biasa. Lebih dari 58 persen tercapai. Sehingga ini menjadi strategi yang harus terus kita lakukan," tegasnya.

Demikian juga pada sektor ketenagakerjaan. Kemenkeu melaporkan, lebih dari 75 persen tenaga kerja yang berhenti bekerja pada Mei 2020 kini sudah kembali mencari nafkah. Dimana 70 persennya telah kembali ke bidang pekerjaan yang sama.

"Ini yang kita punya sedikit harapan bahwa di kuartal 3 membaik dibandingkan kuartal 2. Kuartal 4 juga harapannya jauh lebih baik," ujar Febrio.