DPR Setuju Anggaran BP Batam di 2021 Sebesar Rp 2 Triliun

Oleh Ajang Nurdin pada 23 Sep 2020, 13:30 WIB
Diperbarui 23 Sep 2020, 13:30 WIB
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi didampingi Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI. (Dok BP Batam)
Perbesar
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi didampingi Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI. (Dok BP Batam)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp 2 triliun.

Anggaran ini berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-692/MK.02/2020 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI dan Nomor B.636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020.

Hal ini diputuskan oleh Komisi VI DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021 bersama BP Batam yang dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Faisol Riza.

Dalam RDP ini, Kepala BP Batam Muhammad Rudi didampingi Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidjo Koentjoro, memaparkan Penyesuaian RKA BP Batam Tahun 2021 berdasarkan hasil persetujuan Banggar DPR RI.

Muhammad Rudi mengucapkan terima kasih atas dukungan berkelanjutan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI terhadap semua proses penganggaran dan pembangunan yang dilaksanakan oleh BP Batam.

Di 2021, fokus pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi.

“Sejalan dengan salah satu fokus Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, dalam Rencana Strategis (Renstra) BP Batam Tahun 2020-2024, BP Batam akan mendukung perkembangan empat sektor prioritas, yaitu industri manufaktur, industri jasa, pengembangan logistik, dan pariwisata,” kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (23/9/2020). 

Adapun 4 sektor prioritas, yaitu:

1) Industri manufaktur yang mempunyai nilai tambah tinggi, seperti industri kedirgantaraan, smartphone dan shipyard, pengembangan informasi dan komunikasi;

2) Industri jasa, seperti maintenance, repair and overhaul (MRO) pesawat dan kapal shipbuilding dan shipyard, pengembangan jasa kesehatan dan pendidikan internasional, serta financial services, khususnya digital finance;

3) Kegiatan logistik, seperti transhipment e-commerce, warehouse dan infrastructure link; dan

4) Pariwisata yang berfokus pada pembangunan destinasi wisata dan event pariwisata, serta pengembangan industri kreatif (sinematografi).

 

Pagu Anggaran

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi didampingi Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI. (Dok BP Batam)
Perbesar
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi didampingi Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI. (Dok BP Batam)

Kepala BP Batam mengatakan, sebelumnya, dalam RDP pada 2 September 2020 lalu, pagu alokasi yang telah diusulkan dan kemudian telah disetujui Komisi VI adalah Rp 1,78 triliun, atau lebih rendah Rp 224,54 miliar dari pagu anggarannya yang telah mencapai Rp 2 triliun.

“Usulan tersebut kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa pengaruh pandemi Covid-19 akan berdampak negatif terhadap potensi PNBP yang akan dipungut oleh BP Batam dalam tahun 2021, sehingga lebih rendah Rp 224,54 miliar menjadi Rp 1,44 triliun,” kata Muhammad Rudi.

Namun dalam perkembangan terkini, proyeksi PNBP sebesar Rp 1,6 triliun akan dapat dicapai sejalan dengan adanya kenaikan potensi PNBP dari pengelolaan air bersih dan dari pengelolaan lahan.

“Oleh karena itu, kami mengusulkan agar pagu alokasi anggaran BP Batam tahun 2021 tetap sama dengan pagu anggarannya, yaitu sebesar Rp 2 triliun,” kata Kepala BP Batam.

Pagu Alokasi tersebut akan digunakan untuk mendanai dua program BP Batam, yaitu Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 816,74 miliar atau 40,55 persen, dan Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp 1,19 triliun atau 59,45 persen.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓