Mendes Yakin Bisa Hapus Kemiskinan di Desa hingga 0 Persen

FOTO: Pandemi COVID-19, Jumlah Penduduk Miskin Jakarta Meningkat — Warga duduk di bantaran kali di Jakarta, Selasa (4/8/2020). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan peningkatan Gini Ratio tertinggi, yaitu naik 0,008 poin per Maret 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) memetakan pembangunan desa di seluruh Indonesia melalui skema tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan PBB.

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, fokus pertama SDGs desa yang bakal diterapkan pada 2021 yakni Desa Tanpa Kemiskinan.

"Kalau kita rinci, misalnya desa tanpa kemiskinan, apa indikatornya? Pertama, tingkat kemiskinan di desa mencapai 0 persen. Jadi dikatakan desa tanpa kemiskinan kalau tidak ada lagi kemiskinan di desa itu," katanya dalam sesi teleconference, Senin (21/9/2020).

Menurut Abdul Halim, fokus Desa Tanpa Kemiskinan salah satunya bakal tercapai jika presentase warga desa peserta Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan dan ketenagakerjaan mencapai 100 persen.

Kemudian, ia melanjutkan, Desa Tanpa Kemiskinan juga dapat dikatakan berhasil jika keluarga miskin penerima bantuan sosial menyentuh angka 100 persen.

"Akan ada orang yang membantah, mana mungkin desa tanpa kemiskinan? Karena kemiskinan tidak akan pernah hilang. Saya jawab mungkin, karena warga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100 persen," ungkapnya.

Artinya, ia menambahkan, meskipun di desa tersebut masih ada warga miskin, namun pemerintah telah siap memfasilitasi dengan jaring pengaman sosial.

"Maka semuanya kalau sudah menerima bantuan sosial, maka sama dengan kemiskinan di desa itu nol," ujar Abdul Halim.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Jokowi berharap angka kemiskinan dapat menyentuh 0 persen pada 2024.

2 dari 2 halaman

Gara-Gara Corona, Angka Kemiskinan di Indonesia Naik Lagi jadi 9,78 Persen

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut pandemi Covid-19 yang sudah hampir berjalan tujuh bulan telah menyebabkan kenaikan jumlah angka pengangguran dan kemiskinan di Tanah Air. Kondisi itu menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah untuk meresponnya.

"Kalau kita lihat di Indonesia sendiri kemiskinan kita sudah meningkat yang tadinya sudah mencapai di 9,4 persen itu adalah persen ya dari sejarah Indonesia itu mungkin adalah angka kemiskinan terendah dan sekarang sudah kembali kepada situasi 9,78 persen," kata dia dalam webinar di Jakarta, pada Rabu 16 September 2020.

Dia mengatakan, dalam merespon kondisi Covid-19 pemerintah tidak hanya mengedepankan masalah kesehatan saja. Namun juga menyangkut dengan masalah dimensi sosial ekonomi untuk hajat hidup orang banyak.

Sebab banyak aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang tidak bisa berjalan seperti biasa akibat wabah tersebut. Sehingga menyebabkan dampak yang besar terhadap ekonomi sehari-hari. Untuk itu, pemerintah melakukan langkah-langkah untuk melindungi atau melakukan penanganan.

Maka respon yang selanjutnya dilakukan oleh adalah social protection atau jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak. Di mana pemerintah menganggarkan lebih dari Rp200 triliun untuk program bantuan sosial.

Sebegai informasi saja, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 2 September 2020, sebesar Rp237 triliun. Realisasi ini sudah mencapai 34,09 persen dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp695,2 triliun dalam APBN 2020.

Adapun untuk perlindungan sosial, anggaran sudah terealisasi Rp128,05 triliun atau 62,8 persen dari pagu sebesar Rp203,91 triliun.