Jalur Kereta Api Sulawesi Mulai Beroperasi Akhir 2021

Kementerian Perhubungan terus menggenjot penyelesaian pembangunan jalur Kereta Api (KA) Trans Sulawesi (Foto: Dok Kementerian Perhubungan)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Zulfikri menyatakan, proyek perkeretaapian yang digagas pemerintah akan terus berlangsung meski pandemi Covid-19 masih melanda tanah air.

Saat ini, pihaknya akan fokus untuk mulai membangun jalur kereta api (KA) di Sulawesi, meski konsentrasi terbesarnya masih di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Diharapkan, jalur KA di Sulawesi bisa beroperasi akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022.

"Perkeretaapian kita bangun masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sebagian Sumatera, dan kita sudah mulai di Sulawesi. Insya Allah di masa pandemi pun kita bisa membangun, ini bisa dioperasikan di akhir tahun depan atau di awal tahun 2022 di Sulawesi," kata Zukfikri dalam konferensi video, Kamis (17/9/2020).

Selain itu, Zulfikri juga membeberkan pencapaian Kemenhub dalam realisasi proyek KA di beberapa wilayah. Di Sumatera misalnya, Kemenhub telah membangun jalur KA Bandar Tinggi - Kuala Tanjung dengan panjang 21,5 km, KA Prabumulih - Kertapati, KA Martapura - Baturaja dengan panjang 32 km, dan KA Kotabumi - Cempaka sepanjang 9 km.

Lalu, proyek KA Bandara Kualanamu, termasuk jalur ganda dan jalan layang, KA Bandara Internasional Minangkabau, dan LRT Sumatera Selatan juga sudah terealisasi. Pihaknya juga akan meneruskan rencana pembangunan kereta api Bandara YIA (Kedundang-YIA).

"Dalam rangka mendukung destinasi wisata super prioritas, kami akan membangun konektifitas, salah satunya jalur KA baru akses menuju Borobudur," tandas Zulfikri.

Dari datanya, Zulfikri menjelaskan, perjalanan kereta api meningkat di tahun 2019 menjadi 2.079 perjalanan dibandingkan tahun 2015 sebanyak 1.599 perjalanan.

"Yang terbanyak adalah KA jarak jauh yang memberikan dukungan konektifitas antar wilayah atau antar kota. Ini adalah asa yang kita sudah capai sampai akhir 2019," jelasnya.

Kemudian dari sisi pemanfaatan, jumlah penumpang pada 2019 meningkat jadi 453,4 juta dari 327,8 juta di tahun 2015. Perjalanan masyarakat di hari besar maupun perjalanan di kota-kota Jabodetabek menjadi kontributor terbesar peningkatan ini.

Adapun, laju angkutan barang juga terpantau meningkat 12,7 persen ton per tahun. "Tahun 2015 ada sekitar 29,7 ton per tahun, tahun 2019 menjadi sekitar 47,6 juta ton per tahun," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) kembali mengoperasikan KA Jarak Jauh dan KA Lokal Reguler secara bertahap untuk melayani masyarakat mulai 12 Juni 2020.

2 dari 3 halaman

Jalur KA Trans Sulawesi Lintas Pangkep-Barru Bakal Selesai Akhir Tahun Ini

Menhub tinjau pembangunan jalur Kereta Api (KA) Trans Sulawesi (dok: BKIP)

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menargetkan pembangunan jalur Kereta Api (KA) Trans Sulawesi untuk lintas Kabupaten Pangkep-Barru tuntas pada akhir 2020. Guna mencapai misi tersebut, Kementerian Perhubungan secara intens berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

"Kami berharap jalur KA dari Pelabuhan Garongkong (Barru) ke Tonasa (Pangkep) sepanjang 30 km bisa selesai akhir tahun ini. Setelah itu, diharapkan terkoneksi sampai Bosowa (Marros) akhir tahun depan. Setelah itu kita bisa kerjakan jalur Makassar-Parepare," jelas Menhub Budi saat kunjungan kerja ke lokasi proyek, Sulawesi Selatan, Sabtu (29/2/2020).

Sebelumnya, pada Jumat (28/2/2020) kemarin Menhub bersama Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menggelar pertemuan yang mengundang seluruh stakeholders yang terlibat dalam proyek pembanguan Jalur KA Makassar-Parepare. Antara lain Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan Tinggi dan Forkompida, bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.

Pada rapat tersebut telah dihasilkan beberapa rekomendasi untuk percepatan pembangunan jalur KA Makassar–Parepare, khususnya terkait pembebasan lahan. Pada pertemuan tersebut telah dihasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.

Menhub juga mengapresiasi kerjasama antara Kejaksaan Tinggi dan BPN yang dinilai kompak dalam pembangunan jalur KA Makassar-Parepare.

"Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi juga dan sudah ada kontraktor yang ditunjuk juga. Selain itu, untuk pembebasan lahan sudah ada rekomendasi dari BPN dan Kejati. Tentunya ini juga perlu dukungan dari masyarakat agar proses pembebasan lahan berjalan dengan baik," jelas Menhub.

3 dari 3 halaman

Dukungan Pembebasan Lahan

Sementara Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyampaikan apresiasinya kepada Kemenhub yang telah memberi dukungan bagi percepatan pembangunan KA jalur Makassar-Parepare yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya terkait penyelesaian pembebasan lahan.

"Ada (warga) yang setuju ada yang tidak setuju. Untuk yang tidak setuju itu kita sudah siapkan metode konsinyasi," sambung Nurdin.

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, total anggaran pembangunan sekitar Rp 2,3 triliun dengan 16 paket pekerjaan dan menggunakan skema KPBU.

"Diharapkan fase pertama dari Tonasa-Marros itu sepanjang 30 km dan ada tambahan 5 km sampai Garongkong," jelas Zulfikri.

Pembangunan jalur dari Makassar ke Kabupaten Barru, Pangkep, dan Marros dibutuhkan luas tanah sekitar 3.321 bidang dan belum semuanya dibebaskan karena masih dalam tahap konsinyasi, pembahasan BPKP, dan sebagainya.

Sebagai informasi, pada 2019 telah diselesaikan pembangunan jalur KA Makassar-Parepare Segmen 2 lintas Barru-Palanro sepanjang 40 km, serta pembangunan 5 stasiun baru yakni Stasiun Tanete Rilau, Stasiun Barru, Stasiun Takalasi, Stasiun Mangkoso, dan Stasiun Palanro.

Pembangunan Proyek KA Makassar - Parepare sepanjang 144 km (melalui Makassar-Maros-Pangkep-Barru-Parepare) ini merupakan bagian dari rencana pembangunan jalur KA Trans Sulawesi. Selain itu pembangunan jalur KA ini, nantinya akan terintegrasi dengan Bandara Internasional Hasanuddin di Maros serta Pelabuhan Garongkong di Barru.

Kementerian Perhubungan
Organisasi
Kementerian Perhubungan adalah sebuah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Perhubungan
Kereta Api
sulawesi