Sukses

Menkeu Sri Mulyani: Jangan Sampai Krisis Ini Mematahkan Kita

Menkeu Sri Mulyani ingin momentum krisis ini bisa dipakai untuk mengakselerasi reformasi di berbagai bidang

Liputan6.com, Jakarta - Dampak pandemi Covid-19 memporakporandakan ekonomi sebagian besar negara-negara di dunia. Bahkan beberapa negara sudah masuk jurang resesi dan Indonesia diperkirakan juga akan masuk ke jurang yang sama. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada salah satu negara yang bisa menghadapi dan keluar sebagai pemenang dalam menghadapi krisis terjadi sekarang. Bahkan di dalam situasi sulit ini, negara itu mampu menata organisasinya, kebijakan, dan responsif sehingga bisa menjadi negara yang lebih baik.

"Indonesia ingin melakukan itu jangan sampai krisis ini mematahkan kita tapi justru karena krisis Indonesia bisa mendorong dan melaksanakan reformasi secara lebih kuat," kata Sri Mulyani dalam webinar di Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Sri Mulyani ingin momentum krisis ini bisa dipakai untuk mengakselerasi reformasi di berbagai bidang, mulai dari pendidikan juga di bidang kesehatan. Bagaimana pemerintah berkeinginan bisa menyebar fasilitas kesehatan dalam situasi yang penuh kendala seperti terjadi pada hari ini.

Reformasi juga dilakukan dari sisi perlindungan sosial. Dengan banyaknya anggaran untuk perlindungan sosial pemerintah makin sadar bahwa perlu mendapatkan data yang lengkap dan akurat.

"Kita pernah dan data dalam hal ini data terpadu untuk bantuan sosial itu ternyata dikelola oleh pemerintah daerah untuk sehingga waktu kita melakukan bantuan sosial, apakah targetnya tepat, kenapa orang yang mirip yang ini dapat yang ini nggak dapat," kata dia.

Bendahara Negara itu menambahkan, jika pemerintah terlena dan tidak segera lakukan berbagai reformasi secara masif maka bisa berakibat fatal. Dia pun tak ingin seperti Argentina yang secara terus menurus hampir 100 tahun mengalami krisis akibat kebijakan yang tidak tepat dari pemerintahannya.

"Mereka tenggelam dalam krisis dan akhirnya berlarut-larut bisa 1 tahun 2 tahun satu dekade bahkan bisa puluhan dekade. Saya melihat negara-negara seperti itu mereka dari krisis tidak bisa lewat dari krisis terus makin tenggelam makin tenggelam makin dalam," tandas Sri Mulyani.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan berikut ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Airlangga: Waktu Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 Tak Selama saat Krisis 1998

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut waktu pemulihan dari guncangan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 relatif lebih cepat dibandingkan periode krisis yang terjadi pada tahun 1998 maupun 2008. Apalagi, keduanya butuh waktu bertahun-tahun.

“Kalau kita lihat kedalaman dari segi harga saham, di krisis Asia 1997-1998 itu butuh 7-8 tahun untuk kembali ke semula. Kemudian untuk krisis global di tahun 2008, butuh waktu 2 tahun,” kata dia dalam acara diskusi virtual di Jakarta, Kamis (10/9/2020).

 

Pada periode Krisis Asia 1997-1998, nilai tukar terdepresiasi hingga 566 persen. Saat periode krisis Global 2008, nilai tukar terdepresiasi hingga 39,6 persen. Saat ini nilai tukar relatif stabil dan telah bergerak menuju ke level sebelum Pandemi Covid-19.

“Namun kita juga harus melihat gas dan rem. Kita tetap harus menjaga kepercayaan publik karena ekonomi ini tidak semuanya faktor fundamental, tapi juga ada faktor sentimen terutama di sektor capital market,” sambung Airlangga.

Dia juga menjelaskan, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi membutuhkan rencana jangka menengah hingga tahun 2022-2023. Beberapa program utama yang akan disasar antara lain program yang berkaitan dengan kesehatan, bantuan sosial, padat karya untuk menjaga demand, restrukturisasi, dan transformasi ekonomi.

Di tahun 2021, biaya penanganan Covid-19 akan tetap berfokus pada kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembiayaan korporasi, serta sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

“Pemerintah Pusat juga mendorong agar masing-masing Pemerintah Daerah menjalankan program, memacu perekonomiannya, serta melakukan belanja barang dan belanja modal. Dengan demikian, secara agregat kita bisa menjaga pertumbuhan,” pungkasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.