Ketua Komisi IV DPR: Menteri Edhy Prabowo Tak Hadir Rapat karena Belum Sehat

Oleh Pipit Ika Ramadhani pada 15 Sep 2020, 11:10 WIB
Diperbarui 15 Sep 2020, 11:11 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan restocking 50.000 ekor ikan nilem ke Waduk GOR Jakabaring. (Foto: KKP)
Perbesar
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan restocking 50.000 ekor ikan nilem ke Waduk GOR Jakabaring. (Foto: KKP)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dijadwalkan rapat kerja (raker) dengan komisi IV DPR RI pada Selasa ini. Salah satu agenda raker tersebut adalah evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2020 dan rencana anggaran 2021. 

Namun, rapat yang dipimpin oleh ketua komisi IV Sudin ini tidak dihadiri oleh Menteri Edhy Prabowo karena masih dalam perawatan. Sebelumnya Menteri Edhy Prabowo dikabarkan positif Covid-19 usai kunjungan kerja ke Kalimantan Timur pada 1-2 September 2020.

Tak hanya Menteri Edhy Prabowo, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Aryo Hanggono dan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Artati Widiarti juga tak hadir dalam rapat kali ini.

“Sebelum mulai, saya menerima 3 pucuk surat kuasa. Pertama ditandatangani oleh Menteri KKP Edhy Prabowo, kuasanya ditujukan kepada Antam Novambar untuk menghadiri rapat kerja hari ini,” ujar Sudin di ruang rapat komisi IV, Selasa (15/9/2020). Antam Novambar merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya, Aryo Hanggono diwakilkan kepada Agus Dermawan yang merupakan Plt. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP.

Sedangikan Artati Widiarti memberikan surat kuasa kepada Berny Achmad Subki yang merupakan Sekretaris Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP.

“Saya rasa kita semua menyetujui surat kuasa ini ya, karena yang bersangkutan masih belum sehat. Insha Allah rapat kerja yang akan datang ketiganya bisa menghadiri rapat kerja,” kata Sudin melanjutkan rapat yang kemudian dilakukan secara terbuka.

Sebelum pemaparan, Sekjen KKP Antam Novambar juga meminta doa agar para koleganya di KKP termasuk Menteri Edhy Prabowo yang sedang sakit segera disembuhkan.

"Semoga para sahabat kita yang sakit segera diangkat penyakitnya dan kita-kita yang di sini berdoa semoga dijauhkan dari marabahaya. Amin," tuturnya.

2 dari 2 halaman

Pengamat: KKP Harus Terbuka soal Kabar Menteri Edhy Prabowo Positif Covid-19

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Ambon pada 31 Agustus 2020. (Dok KKP)
Perbesar
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Ambon pada 31 Agustus 2020. (Dok KKP)

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dikabarkan positif covid-19, namun kabar tersebut didapat dari Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan yang mendapatkan informasi dari staf Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hingga kabar tersebut ramai diperbincangkan publik, pihak KKP sampai saat ini belum memberikan keterangan resmi terkait keadaan Menterinya.

 

Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Kesehatan Indonesia Dr. Hermawan Saputra, mengatakan seharusnya pihak sekelas pejabat Menteri segera memberikan kabar atau validasi informasi, sehingga memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

“Ini kan berkaitan dengan validasi informasi. Bahwa setiap orang yang dicurigai pernah mendapatkan kontak erat dengan penderita positif covid-19, kemudian dia terpapar resiko apalagi menimbulkan gejala maka dia wajib memeriksakan dirinya atau wajib diperiksakan, ditelusuri lebih lanjut,” kata Hermawan kepada Liputan6.com, Selasa (8/9/2020).

Tak terkecuali baik untuk masyarakat awam atau pejabat publik. Justru seharusnya yang menjadi teladan adalah pejabat itu sendiri, ada banyak pejabat bahkan mengumumkan dirinya positif covid-18.

Ia menyebut seperti Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta beberapa pejabat yang terbuka informasi. Oleh karena itu seharusnya ada contoh yang baik dari pejabat.

Lebih lanjut Hermawan menjelaskan, ada dua sisi yang menjadi perhatiannya yakni jika pejabat itu sudah ditangani rumah sakit maka humas rumah sakit yang akan diminta informasinya. Tetapi jika terkait dengan lembaga negara seperti Kementerian, yang juga ada humas Kementerian atau ada asisten Menteri yang bisa menyampaikan atas nama kelembagaan.

“Selaku pejabat Kementerian tidak perlu ditutup-tutupi, artinya memang ini bukan stigma negatif, tidak perlu menjadi parno atau  hal menakutkan justru harus disampaikan kepada publik. Kita dulu ada Menteri Budi karya Sumadi yang pernah kena covid-19, bahkan Menteri Budi cukup terbuka informasinya,” ujarnya.

Demikian ia menegaskan kembali, seharusnya Menteri Edhy Prabowo dan pejabat lainnya bisa belajar dari Menteri Perhubungan Budi Karya, dimana hal itu bisa menjadi contoh penanganan khusus untuk level Menteri.

“Artinya belajar dari Menteri Budi Sumadi, bahkan rakyat juga ikut mendoakan kesembuhan beliau, itu bagian dari keberkahan,” pungkasnya.   

Lanjutkan Membaca ↓