Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dapat Anggaran Rp 757 Miliar, untuk Apa Saja?

Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat di Indonesia Masih Minim — Pekerja menyelesaikan pembangunan proyek gedung di Jakarta, Jumat (20/7). Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, Indonesia kekurangan tenaga kerja konstruksi bersertifikat dan berijazah. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2021 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan anggaran sebesar Rp 757,7 miliar. Pagu anggaran ini nantinya akan digunakan dalam dua program besar.

"Dari dana konstruksi ini ada dua program yang akan kami jalankan yaitu untuk mendukung program manajemen dan program pendidikan dan pelatihan vokasi," kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widianto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (9/9).

Trisasongko menjelaskan, program dukungan manajemen dialokasikan sebesar Rp 661,6 miliar. Anggaran ini nantinya akan membiayai 6 kegiatan.

Pertama, untuk pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Kedua, pembinaan pengadaan jasa konstruksi. Ketiga, pembinaan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Keempat, pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Lalu kelima, pembinaan kinerja kelembagaan dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi. Keenam, untuk penyelenggaraan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Sedangkan untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi, Trisasongko menganggarkan Rp 96,1 miliar. Dana ini akan digunakan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pelatihan vokasi di bidang konstruksi.

Lebih rinci, Trisasongko menjelaskan dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 757,7 miliar, belanja barang non operasional menjadi yang paling besar yakni Rp 468,5 miliar (61,8 persen). Dari jumlah ini sebanyak 31 persen atau Rp 234 miliar dialokasikan untuk di pusat dan 30,8 persen atau Rp 233,7 miliar untuk di balai.

Anggaran belanja pegawai TA 2021 menjadi urutan kedua yakni Rp 171,1 miliar atau 22,6 persen. Anggaran ini diperuntukkan untuk gaji dan tunjangan di 49 satuan kerja.

Selanjutnya sebanyak Rp 80,8 miliar atau 10,7 persen dari pagu anggaran dialokasikan untuk belanja barang operasional. Anggaran ini akan dibagikan kepada 49 satuan kerja untuk pemeliharaan aset, langganan daya dan jasa serta Honor kesatuaan kerja (kesatker).

Terakhir, pagu anggaran sebesar 4,9 persen atau R 37,2 miliar akan dialokasikan untuk belanja modal. Belanja modal untuk 49 satuan kerja dalam bentuk peralatan pelatihan, aset pengelolaan data dan belanja modal satuan kerja.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu) bisa selesai pada akhir 2020. Jalan tol tersebut akan langsung digunakan setelah selesai pembangunannya.

2 dari 2 halaman

Beli Produk UMKM, Kementerian PUPR Tambah Anggaran PEN Rp 162 Miliar

UMKM Boneka Bertahan di Tengah Pandemi Corona — Ibu rumah tangga menyelesaikan pembuatan boneka adat Indonesia di Ammie Dolls, Kawasan Depok, Kamis (13/08/2020). UMKM binaan Pertamina ini sebelum masa pandemi mampu menghasilkan 200 pasang boneka tiap bulannya dengan harga antara 135 ribu hingga Rp 200 ribu per pasang. (merdeka.com/Arie Basuki)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan tambahan anggaran untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 162,47 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk melakukan pembelian produk rakyat atau UMKM.

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah mempersiapkan anggaran PEN Rp 1,2 triliun untuk perluasan program Padat Karya Tunai (PKT) berupa revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 Km dan pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100 ribu ton. Sehingga total alokasi anggaran untuk dukungan PEN sebesar Rp 1,362 triliun.

Tambahan anggaran program untuk pembelian produk rakyat dan UMKM ini telah disetujui Kementerian Keuangan yang akan digunakan untuk infrastruktur jalan, sumber daya air dan perumahan.

Menurut laporan Kementerian PUPR, Kamis (3/9/2020), tambahan alokasi anggaran tersebut dimaksudkan untuk pembelian modular Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) sebanyak 5.495 unit, Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN) 272 unit, tandon air 300 unit, dan Bio Digester 500 unit. Total belanja tersebut memakan anggaran Rp 133,72 miliar.

Selanjutnya, untuk mendukung peningkatan konektivitas, dialokasikan anggaran untuk pembelian karet petani di Bengkulu sebesar Rp 20 miliar. Kemudian pengadaan alat Light Weight Deflectometer (LWD) sebesar Rp 5 miliar, yang digunakan untuk menguji kekuatan struktur tanah dasar (granular) secara semi otomatis dan portable sehingga mudah dibawa ke lokasi proyek yang masih sulit diakses.

Di bidang sumber daya air, tambahan alokasi anggaran untuk produk UMKM disiapkan untuk pembelian alat Big Gun Sprinkler sebesar Rp 3,75 miliar yang saat ini masih proses Revisi DIPA.

Alat tersebut merupakan teknologi yang cocok untuk pemanfaatan lahan kering. Sistem pengoperasiannya dengan berputar (rotating head system), terdiri dari 1 buah nozzle yang berputar dengan sumbu vertikal.

Sementara dari pagu Kementerian PUPR tahun anggaran 2020 sebesar Rp 85,54 triliun, untuk Program PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp 12,32 triliun.

Progres penyerapannya hingga 30 Agustus 2020 sebesar Rp 7,16 triliun atau sekitar 58,14 persen, dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 402.449 orang atau sebesar 62,98 persen dari rencana 638.990 orang.

Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
anggaran