Beban Ekonomi Dinilai Makin Berat Jika Pemindahan Ibu Kota Berhenti

Kawasan IKN — Kawasan calon Ibu Kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan lahan dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Mayoritas dimiliki Hasyim Djoyohadikusumo, adik Prabowo Subianto.

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Center of Reforms on Economic (CORE), Piter Abdullah menyambut baik keputusan Pemerintah yang tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di daerah penyangga proyek ibu kota negara (IKN) yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Mengingat belanja pemerintah merupakan stimulus bagi ekonomi nasional.

"Masih di hold itu dalam pandangan Saya bukan berarti sudah putus di tunda. Karena pemerintah masih tetap melanjutkan persiapan, juga melakukan pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga, seperti Samarinda dan Balikpapan. Jadi ini baik," kata dia saat dihubungi Merdeka.com, Selasa (8/9).

Menurut Piter jika proyek terkait IKN dihentikan seluruhnya akan menyebabkan beban ekonomi nasional kian berat. Sebab belanja pemerintah dinilai berfungsi efektif sebagai stimulus untuk mempercepat proses pemulihan perekonomian Indonesia yang kini terdampak para akibat pandemi Covid-19.

"Saya pribadi berpendapat pemerintah sebaiknya tidak menunda proyek strategis (IKN) sepenuhnya. Karena justru di tahun depan kita membutuhkan stimulus untuk menggerakan ekonomi," jelas dia.

Untuk itu, keputusan penghematan oleh pemerintah dinilai tepat dengan tetap melanjutkan program pembangunan infrastruktur dasar di sejumlah daerah penyangga ibu kota negara. Imbasnya roda ekonomi masih tetap berputar untuk meringankan beban ekonomi nasional.

"Kalau pemerintah, dengan alasan berhemat tidak melaksanakan berbagai proyek terkait (IKN). Maka tidak ada yang akan menggerakan ekonomi. Kita sulit untuk bangkit kembali pasca resesi tahun ini," imbuh dia.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jalan tol pertama di ibu kota baru yaitu Tol Balikpapan-Samarinda akan segera beroperasi. Jalan tol ini akan melintasi Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Tunda Proyek Pemindahan Ibu Kota

Siswa SD — Seorang siswa mencari lokasi calon ibu kota baru pada peta saat kegiatan belajar bertema wawasan Nusantara di SDN Menteng 02, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Kegiatan belajar wawasan Nusantara itu memberitahukan lokasi pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur.(merdeka.com/Imam Buhori)

Pemerintah menunda program pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun meskipun ditunda, beberapa pembangunan infrastruktur dasar di daerah penyangga masih tetap dijalankan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa menyatakan, bahwa program pemindahan ibu kota negara ke provinsi Kalimantan Timur ditunda. Mengingat fokus Pemerintah masih memerangi pandemi Corona atau Covid-19.

"Kemudian mengenai IKN (ibu kota negara). Sampai hari ini IKN programnya masih di hold (tunda)," ujar dia dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Namun, Suharso memastikan pembangunan infrastruktur dasar di sejumlah daerah penyangga akan tetap berlangsung. Sebagaimana rencana pemerintah yang tertuang dalam agenda masterplan, khususnya IKN.

"Tapi kita tetap dalam rangka persiapan, dan kita tetap melanjutkan masterplan (IKN). Seperti pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga di Samarinda dan balikpapan," jelasnya.

Penundaan proyek pemindahan Ibu kota juga dibenarkan oleh Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi kepada Merdeka.com. Melalui pesan singkatnya di menjelaskan penundaan proyek IKN dikarenakan fokus Pemerintah saat ini ialah terhadap penanganan pandemi Covid-19.

"Penundaan proyek IKN, karena Pemerintah saat ini masih fokus penanganan Covid-19," tulisnya.

Sebelumnya, Jodi menegaskan bahwa anggaran negara akan diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Di antaranya untuk kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap daya beli masyarakat, dan menjaga keberlangsungan sektor usaha terutama UMKM.

Pernyataan tersebut disampaikan Jodi menyusul pemberitaan mengenai pembangunan ibu kota negara (IKN) atau ibu kota baru yang terus berjalan di tengah wabah virus corona jenis baru, yang kemudian menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam memprioritaskan anggaran.

Jodi menjelaskan yang saat ini dilakukan terkait pembangunan ibu kota baru hanya sebatas menjaga komunikasi dengan para calon investor saja.

"Tidak ada pembicaraan mengenai penggunaan anggaran seperti yang dituduhkan," katanya dikutip keterangan di Jakarta.