Sri Mulyani: Kita Lakukan Reformasi Penganggaran di 2021

Sri Mulyani Datangi Pusat Logistik Berikat — Menteri Keuangan Sri Mulyani ditemani Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi (kiri) mengunjungi Pusat Logistik Berikat (PLB) Dunia Express, Sunter, Jakarta, Jumat (4/10/2019). Sebelumnya, Sri Mulyani mengaku mendapat keluhan Presiden Jokowi terkait banjir impor tekstil. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus melakukan reformasi penganggaran dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) di 2021. Salah satunya dengan menggabungkan beberapa unit eselon I melalui lima program prioritas yang menjadi tanggung jawab di lingkungan kementeriannya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan, tujuan dari penggabungan anggaran di dalam satu program tersebut agar kolaborasi di Kemenkeu khususnya antar unit eselon I semakin kuat. Sehingga, anggaran yang diberikan tidak terkotak-kotakan di unit masing-masing.

"Di tahun 2021 memang kita akan memulai reformasi mengenai penganggaran di Kemenkeu. Di mana kita tidak lagi mengikuti satu-satu unit eselon 1 untuk menjadi satu program, tapi kita mengorganisasikan melalui tema-tema yang merupakan tanggungjawab bendahara negara," jelas dia dalam rapat kerja bersama Komisi XI tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun 2021, di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/9).

Perlu diketahui, RKA 2021 Kemenkeu sebesar Rp43,30 triliun akan digunakan untuk lima program prioritas. Pertama program kebijakan fiskal yang dalamnya meliputi Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR) dengan anggaran mencapai Rp65,69 miliar.

Kedua program pengelolaan penerimaan negara. Di mana di dalamnya meliputi DJP, DJA dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan anggaran Rp2.234 triliun. Ketiga, program pengelolaan belanja negara yang meliputi DJA, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan DJPPR, dengan anggaran Rp33,76 miliar.

Selanjutnya untuk program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko anggarannya mencapai Rp233,74 miliar. Di mana di dalamnya meliputi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Inspektorat Jenderal (ITJEN). Dan terakhir program dukungan manajemen untuk seluruh unit eselon I mencapai Rp40-Rp74 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun mempersilahkan Komisi XI sebagai mitra kerja dari Kemenkeu untuk menguji pendalaman dari masing-masing unit. Tujuannya melihat seberapa harmonisnya antar unit dengan kebijakan penganggaran yang dikelompokan tersebut.

"Nanti ketika pendalaman komisi XI bisa menguji juga apakah benar unit eselon I mau bekerja sama yang kita kunci anggarannya itu disatukan," kata Sri Mulyani.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sri Mulyani dipastikan kembali jadi Menteri Keuangan. Jokowi ungkap keinginannya dalam perkuat perekonomian Indonesia .

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Minta Kementerian Benahi Data Agar Bansos 2021 Tepat Sasaran

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). APBN 2019, penerimaan negara tumbuh 6,2 persen dan belanja negara tumbuh 10,3 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada seluruh Kementerian atau Lembaga (K/L) untuk mulai melakukan perencanaan anggaran 2021. Sebab, perencanaan anggaran baik dari masing-masing K/L akan sangat membantu dalam menghitung sekaligus mempertimbangkan alokasikan Progam Pemulihan Ekonomi (PEN) di tahun depan.

"Sebenarnya salah satu yang dianggap harus dilakukan adalah supaya sebetulnya K/L dari sekarang sudah mulai bisa memiliki perencanaan penganggaran. Sehingga tidak terjadi situasi hari ini di mana kita beri alokasi untuk PEN, namun banyak K/L memang belum siap betul," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Ketidaksiapan K/L biasanya terhadap langkah-langkah di bidang kesehatan. Kemudian juga mengenai data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan belanja sosial atau bansos.

"Perlu di-scaleup itu masih bisa jalan seperti di tempat pak mensos itu PKH ditambakan, kemudian sembako diberi 500 karena sudah by name by address," kata Sri Mulyani.

Bendahara Negara ini mengakui, yang sulit adalah jika nama-nama dan alamat belum ada. Hal itu terjadi pada program-program pemerintah yang menyangkut dukungan terhadap UMKM. Apalagi UMKM, peu ada database untuk KUR, Mekaar, dan Umi.

"Tapi kalo bicara lainnya, itu msh tidak ada by name by adress. Seperti bank wakaf kita ada bank, tapi nama individu dan alamat dan nomor akun tidak selalu ada. Inilah yang harus tindakan cepat, masalahnya databasenya udah ada atau belum sehingga target lebih cepat," kata dia.

Sri Mulyani melanjutkan, mengenai Program PEN ke depan pemerintah akan tetap menggunakan data belanja sosial atau bansos tahun ini. Pemerintah sendiri tidak menurunkan target sampai tahun depan yakni tetap mencapai 20 juta orang penerima bantuan sosial.

"Sampai saat ini angkanya 18,8 juta, kami tidak turunkan. Patokan anggaran sampai 20 jtua. Tapi targetnya 18,8. Yang lain masuk ke BLT yang cash, yang untuk DKI Jakarta dan non DKI dan sektiarnya.Itu makanya sebetulnya kita tidak turunkan target. Yang udah ada nama alamat di Kemensos DTKS itu kita pertahankan, tidak kurangi," tandas Sri Mulyani.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024