Lowongan CPNS Bakal Dibuka di 2021, Begini Tahap Seleksinya

Oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana pada 07 Sep 2020, 12:00 WIB
Diperbarui 07 Sep 2020, 12:00 WIB
Ribuan Pelamar Ikuti Tes CPNS Kemenkumham
Perbesar
Peserta tes seleksi CPNS Kemenkumham saat menjawab soal dengan sistem CAT di gedung BKN, Jakarta, Senin (11/9). Pada 2017, tercatat 1.116.138 pelamar CPNS mendaftar di lingkungan Kemenkumham. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kabarnya akan kembali dibuka untuk tahun formasi 2021. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan, pelaksanaannya tetap bakal menerapkan protokol kesehatan ketat sebagai imbas dari wabah pandemi Covid-19 saat ini.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan, proses perekrutannya kemungkinan bakal mengadopsi pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada CPNS 2019 kali ini.

Seperti diketahui, para peserta CPNS tahun formasi 2019 dapat memilih sendiri titik lokasi untuk tahap ujian SKB, hingga diwajibkan melakukan isolasi mandiri sebelum dimulainya tes.

"Saya kira model tes pada SKB ini bisa jadi acuan. Misalnya peserta bisa memilih lokasi tes serta penerapan protokol kesehatan," kata Paryono kepada Liputan6.com, Senin (7/9/2020).

Namun demikian, ia melanjutkan, dirinya belum bisa mengumumkan kapan seleksi CPNS 2021 akan dibuka. Begitu juga dengan jumlah dan perkiraan formasinya, Paryono tidak bisa mengungkapkan lebih lanjut.

"Ini saya belum tahu. Kami belum punya informasi ini," ujar dia singkat.

Secara proses, Paryono mengungkapkan, pelaksanaan tes CPNS 2021 kurang lebih hampir sama seperti seleksi-seleksi di tahun formasi sebelumnya. Adapun dalam penerimaan CPNS sebelumnya, peserta harus melalui tahapan seperti pendaftaran, tes SKD yang digelar oleh BKN, hingga SKB yang dilaksanakan di masing-masing instansi dituju.

"Kalau memang mau dibuka sebenarnya prosesnya juga tidak jauh berbeda. Mungkin yang berbeda adalah prioritas formasi yang akan dibuka atau dibutuhkan. Tapi saya belum bisa ngasih informasi apa saja formasi tersebut," tutur Paryono.

2 dari 4 halaman

Tenaga Honorer Bisa Diangkat PNS di 2021, Simak Syaratnya

Seleksi kompetensi bidang CPNS
Perbesar
Petugas memeriksa peserta yang akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham di Gedung Kepegawaian Negara, Jakarta, Rabu (2/9/2020). (merdeka.com/Imam Buhori)

Pemerintah berencana kembali membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun depan. Rencananya, juga akan dibuka peluang tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS.

Untuk itu, Sekretaris Jenderal Kemenpan-RB Dwi Wahyu Atmaji menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi tenaga honorer yang ingin mendaftar CPNS. Diantaranya, minimum pendidikan dan usia.

Adapun syarat yang dimaksud, pendidikan minimal untuk guru adalah S1, dengan usia maksimal 35 tahun. “Kalau guru harus S1, kalau bidan/perawat minimal D3,” terang Dwi kepada Liputan6.com, Sabtu (5/9/2020).

Lebih lanjut, mengutip dari laman Setkab.go.id, berikut syarat lain yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Dalam aturan itu dijelaskan, setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih.

- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta.

- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

- Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.

- Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.

- Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan

- Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

3 dari 4 halaman

Kabar Gembira, Tenaga Honorer Bakal Diangkat jadi PNS di 2021

Seleksi kompetensi bidang CPNS
Perbesar
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham di Gedung Kepegawaian Negara, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Pelaksanaan SKB CPNS yang diikuti 829 peserta tersebut menerapkan protokol kesehatan. (merdeka.com/Imam Buhori)

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membeberkan adanya peluang bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2021.

Sekretaris Jenderal Kemenpan-RB Dwi Wahyu Atmaji membenarkan hal tersebut. “Ada rencana pengangkatan guru. Guru honorer yang memenuhi syarat bisa ikut mendaftar dan mengikuti seleksi,” ujar dia kepada Liputan6.com, Sabtu (5/9/2020).

Adapun syarat yang dimaksud, pendidikan minimal untuk guru honorer adalah S1, dengan usia maksimal 35 tahun. “Kalau guru harus S1, kalau bidan/perawat minimal D3,” terang Dwi.

Sementara itu, Dwi masih belum mengetahui persis berapa kuota yang akan mengisi formasi PNS 2021.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menjelaskan sejauh ini formasi untuk penerimaan CPNS 2021 masih terbatas.

Namun formasi yang dibuka nanti sangat dibutuhkan hingga ke tingkat desa. Seperti guru, bidan, perawat, dokter, penyuluh pertanian, penyuluh KB, penyuluh pekerjaan umum.

Menurut Tjahjo untuk guru formasi yang dibutuhkan sekitar 1 juta, sementara penyuluh di bidang kesehatan sekitar 200 ribu CPNS. "Satu desa, kecamatan itu harus ada ASN yang menjadi penyuluh, ada yang kesehatan menyangkut skala prioritas dan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM," ujar Tjahjo.

Tjahjo menambahkan untuk tahun ini pemerintah akan menyelesaikan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) yang terhambat lantaran pandemi Covid-19.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓