OJK: Soal Pengembalian Fungsi Pengawasan Bank ke BI, Itu Ranah Politik

Liputan6.com, Jakarta Rencana Revisi Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 memantik kontroversi. Sebab, di salah satu poin perubahan, terdapat usulan pengembalian kewenangan pengawasan sektor perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI).

Staf Ahli OJK Ryan Kiryanto menyatakan, OJK masih tetap solid dalam memastikan pengawasan terintegrasi terhadap sektor jasa keuangan tetap kuat. Urusan penyusunan regulasi, hal itu dinilai sebagai domain politik.

"Terkait dengan Perppu apakah BI, LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), kami memandang itu domain politik, jadi kita tidak masuk ranah sana. Kita masuk ke zona pengawasan integrasi," ujar Ryan dalam konferensi pers virtual, Rabu (2/9/2020).

Selain fokus pada tugas dan fungsi pokok pengawasan, OJK juga turut mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui peran-peran nyata, seperti merilis Peraturan OJK Nomor 11, Peraturan OJK Nomor 14 dan kebijakan lainnya.

Ryan menyatakan, peraturan tersebut berdampak nyata terhadap masyarakat dan pelaku usaha yang saat ini berjuang untuk bertahan hidup di tengah pandemi.

"Ternyata bisa dinikmati nyata oleh perbankan dan pelaku usaha sektor riil, karena mereka mendapat keringanan. Ini merupakan wujud nyata OJK baik dalam pengawasan terintegrasi maupun menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat," kata Ryan.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan video pilihan berikut ini: