Dirut Freeport Indonesia Tak Hadir Rapat, Anggota DPR Ini Geram

Oleh Athika Rahma pada 27 Agu 2020, 19:58 WIB
Diperbarui 27 Agu 2020, 19:58 WIB
Tambang Grasberg PT Freeport Indonesia. Foto: Liputan6.com/Ilyas Istianur P
Perbesar
Tambang Grasberg PT Freeport Indonesia. Foto: Liputan6.com/Ilyas Istianur P

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VII DPR RI bersama Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini, Kamis (27/8/2020). Rapat ini membahas beberapa hal terkait kinerja minerba, salah satunya terkait PT Freeport Indonesia (PTFI).

Dalam rapat, Presdir PT Freeport Indonesia Tony Wenas tidak hadir dan diwakili oleh Wakil Presdir PT Freeport Indonesia Jenpino Ngabdi. Rapat sempat diwarnai ketegangan saat Jenpino memaparkan progress pembangunan smelter Freeport, lantaran salah satu anggota DPR Fraksi PKB Marthen Douw marah kepada Tony yang tidak hadir.

Hal itu dianggapnya sebagai salah satu tindakan "main-main". Apalagi, sebelumnya Freeport Indonesia meminta agar target pembangunan smelter diundur ke tahun 2024.

"Serius ini pak, kalau bisa nanti hadirkan Pemerintah Papua lalu dari Freeport dan kami Komisi VII. Ini bukan main-main, serius lah, kita terus bicara waktu terus berjalan," ujar Marthen.

Tak sampai di situ, Marthen mulai bernada tinggi ketika menyampaikan pendapatnya di kesempatan berikutnya. Dirinya mengaku marah dan meminta agar rapat dijadwalkan ulang.

"Saya sakit, tolong betul, hormat pimpinan, jadwal ulang untuk hal ini," ujarnya.

Marthen menyebutkan, data kemiskinan di Papua masih tinggi, dan hal ini tidak bisa dianggap main-main dengan rapat yang menurutnya tidak serius.

"Data kemiskinan, yang paling miskin itu Papua, pedih sungguh mati, Tuhan. Saya punya rambutan tapi kok diambil orang. Tolong pimpinan Pemerintah Daerah Papua, Papua Barat dihadirkan. Hal-hal seperti perlu dibahas tapi kalau begini kapan mau serius urus negeri ini," katanya.

Marthen bahkan semakin emosi dan menggebrak meja. Sebagai anggota DPR, dirinya mewakili Papua, dan menilai Papua belum cukup aman.

"Saya wakil rakyatnya Papua, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tapi sabar dulu, mau yang lain, tapi rumah saya belum aman, baru saya keluar (saat sudah aman)," katanya.

Akhirnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN, Eddy Soeparno yang menjadi pimpinan rapat memutuskan untuk menunda rapat dengan Freeport dan menjadwalkannya di lain waktu dengan turut menghadirkan jajaran pimpinan MIND ID.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

2 dari 2 halaman

Apa Kabar Pembangunan Smelter Freeport di Tengah Pandemi Corona?

Tambang PT Freeport Indonesia di Papua. Foto: Liputan6.com/Ilyas Istianur P
Perbesar
Tambang PT Freeport Indonesia di Papua. Foto: Liputan6.com/Ilyas Istianur P

Kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik Jawa Timur tidak sesuai target, perusahaan menjadi pandemi virus corona baru (Covid-19) sebagai salah satu alasan tidak tercapainya target.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Ridwan Djamaluddin mengatakan, per Juli 2020 realisasi kemajuan pembangunan smelter PTFI memcapai 5,86 persen, pencapaian tersebut di bawah rencana pembangunan 10,5 persen.

Dia menyebut, tidak tercapainya realisasi kemajuan pembangunan disebabkan oleh sejumlah kendala yang dihadapi PTFI."Lahan sudah diselesaikan. Tapi nanti ada beberapa kendala lain yang disampaikan PTFI," kata Ridwan, dalam Rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8/2020)

Wakil Presiden Direktur PTFI Jenpino Ngabdi mengungkapkan, pekerjaan proyek pembangunan smelter Gresik yang sudah dilaksanakan adalah studi kelayakam atau Feasibility Study, pengerjaan awal, desain rinci atau Front End Engineering Design, dan pematangan lahan. Investasi yang telah dikeluarkan hingga tahapan tersebut mencapai USD 290 juta

"Hasilnya sampai di Juli ini secara fisik 5,8 persen dari rencana 10,5 persen," tutur Jenpino.

Menurut Jenpino, pembangunan smelter Gresik mengalami kendala, akibat pandemi Covid-19 membuat Kegiatan pengadaan barang mengalami keterlambatan karena diterapkannya Pembatasan Sosial.

"Vendor dan EPC kontraktor belum dapat finalisasi krna mereka alami kendala akibat pembatasan di negera mereka sehingga menyulitkan mereka bekerja efektif. Akibatnya EPC kontraktor belum finalisasi biaya dan waktunya," tuturnya.

Akibat kendala ini, Jenpino pun meminta penambahan waktu target penyelesaian pembangunan smelter Gresik selam satu tahun, sehingga yang seharusnya selesai pada 2023 menjadi molor hingga 2024.

"Sehingga perlu penyesuaian. Kita mohon waktu penyelesaiannya ini hingga 2024," tandasnya.

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by