Waduh, Angka Kemiskinan Bakal Melonjak di September 2020

FOTO: Pandemi COVID-19, Jumlah Penduduk Miskin Jakarta Meningkat — Suasana pemukiman kumuh padat penduduk di bantaran kali di Jakarta, Selasa (4/8/2020). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat sebanyak 1,63 juta orang dari September 2019 hingga Maret 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro, mengatakan angka kemiskinan akan terus naik hingga September 2020, di mana pada Maret 2020 angka kemiskinan telah meningkat menjadi 26,42 persen akibat dampak pandemi covid-19.

“Seperti yang disampaikan oleh data BPS ternyata penduduk miskin memang mengalami kenaikan, dampak terakhir itu basisnya bulan Maret 26,42 persen, kenaikan kemiskinannya masih relatif sedikit itu masih di awal pandemi, tapi tentunya kita harus waspada data penduduk miskin di keluarkan lagi September,” kata Bambang dalam webinar Kebijakan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan Strategi Pemulihan Pasca-Pandemi, Rabu (26/8/2020).

Menurutnya, data terkait perkembangan penduduk miskin biasanya disampaikan pada Maret dan September setiap tahunnya. Oleh karena itu, ia memproyeksikan angka kemiskinan di Indonesia akan mengalami kenaikan.

Hal itu dilihat dari ketimpangan gini rasio Maret 2020 sebesar 0,381 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi Gini rasio September 2019 sebesar 0,380 persen.

“Bulan September nanti kita bisa melihat dampak yang paling nyata dari terjadinya pandemi ini terhadap ekonomi kita. Angka kemiskinan sudah pasti naik dan yang kita khawatir kan kenaikannya mungkin cukup besar dibandingkan kenaikan yang terjadi di bulan Maret tersebut,”ujarnya

Bila dibandingkan dengan Gini rasio pada krisis tahun 1998 dan 2008, meskipun perekonomian Indonesia terkoreksi sebagai akibat dari kondisi regional dan global, ketika kemiskinan naik biasanya ketimpangannya justru membaik.

“Karena waktu itu memang semua orang income-nya turun, sehingga masalah ketimpangan antar kelompok pendapatan ini menurun, yaitu data yang sebelumnya pernah terjadi,” ujarnya.

Demikian Bambang menegaskan, perlunya melihat kembali apa yang akan terjadi dengan ketimpangan gini ratio meskipun dari data terakhir bulan Maret ada sedikit perubahan atau kenaikan.

“Tentunya kita perlu menanti bulan September sebagai indikator yang paling nyata dampak kemiskinan ketimpangan akibat pandemi covid-19,” pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jokowi berharap angka kemiskinan dapat menyentuh 0 persen pada 2024.

2 dari 3 halaman

DPR Soroti Ketimpangan Kemiskinan di Indonesia Masih Tinggi

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai bahwa ketimpangan angka kemiskinan di Indonesia masih besar. Hal tersebut tergambar dari angka kemiskinan dipedesaan mencapai 12,5 persen dan di kota 6,56 persen.

"Angka kemiskinan menurut pulau mengkhawatirkan, hanya Jawa 8,29 persen dan Kalimantan 5,18 persen yang memiliki angka kemiskinan dibawah nasional," ujar Anggota Fraksi PKS Rofik Hananto, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Kemiskinan di pedesaan cukup tinggi, misalnya Maluku dan Papua mencapai 28,28 persen sedangkan di Bali dan Nusa Tenggara mencapai 17,5 persen.

"Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk fokus pada penurunan kemiskinan di 16 provinsi yang merupakan kantong-kantong kemiskinan di Indonesia," paparnya.

Selanjutnya, PKS juga mendesak pemerintah mendorong penciptaan lapangan kerja untuk menekan laju kemiskinan. Sepanjang Agustus 2019 jumlah pengangguran naik menjadi 7,05 juta orang atau naik sebesar 0,7 persen.

"Fraksi PKS mencermati masih tingginya tenaga kerja informal pada Agustus 2019 mecapai 55,72 persen dari total tenaga kerja mencapai 70,4 juta jiwa. Pekerja sektor padat karya terus menurun. 2019, sektor tersebut hanya meyerap 43,42 persen dari tenaga kerja nasional," katanya.

Anggun P. Situmorang

Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Tekan Kemiskinan, Pemerintah Siapkan Rp 12 Triliun untuk Padat Karya Tunai

Pemerintah telah menyiapkan beberapa program untuk menekan laju kemiskinan dan pengangguran pada 2021. Salah satunya lewat program Padat Karya Tunai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR pada tahun depan bakal menyisihkan anggaran Rp 12 triliun untuk menyediakan 700 ribu lapangan kerja dalam program Padat Karya Tunai.

Jumlah tersebut naik Rp 700 miliar dari anggaran sebelumnya di 2020, yakni sekitar Rp 11,3 triliun untuk menyerap sebanyak 605 ribu tenaga kerja.

"Tahun 2021 nanti program Padat Karya Tunai dialokasikan Rp 12 triliun untuk sekitar 700 ribu lapangan kerja," jelas Menteri Basuki dalam Konferensi Pers Nota Keuangan di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Merespon ucapan Basuki, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa percaya, program Padat Karya Tunai tersebut dapat meminimalisir pertumbuhan angka kemiskinan dan pengangguran akibat wabah pandemi Covid-19 saat ini.

"Tadi telah disampaikan PUPR adanya pertambahan anggaran dalam rangka ciptakan lapangan kerja. Mengingat dengan tersedianya pekerjaan yang Padat Karya Tunai di PUPR atau Kemendes, kita berharap lapangan kerja juga tercipta," ucapnya.

"Kita tetap akan menekan kemiskinan di 1 digit, dan juga tingkat pengangguran terbuka bisa kita tekan. Angka sekarang sudah cukup besar akibat dirumahkan atau PHK tahun 2020," ujar Suharso.