Sukses

Menhub Jabarkan Berbagai Infrastruktur untuk Wujudkan Kemandirian Maritim

Menurut Menhub Budi Karya, Kemenhub melakukan optimalisasi kemandirian maritim dengan membangun pelabuhan potensial hingga memaksimalisasi program tol laut.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya transportasi laut untuk merajut konektivitas di Indonesia sebagai negara kepulauan. Konektivitas tersebut sangat penitng terutama di wilayah yang sulit dijangkau.

Budi Karya mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat amanah dari Presiden Joko Widodo untuk memberikan perhatian khusus terhadap transportasi laut di wilayah 3T atau terluar, terdepan dan tertinggal. Tak hanya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, hal ini juga diupayakan agar disparitas harga bahan pokok tidak terjadi.

Untuk itu, pihaknya melakukan optimalisasi kemandirian maritim dengan membangun pelabuhan-pelabuhan potensial hingga memaksimalisasi program tol laut.

"Saat ini Kemenhub melalui (Ditjen) Perhubungan Laut selalu melakukan optimalisasi untuk kemandirian maritim. Oleh karena itu, kita bangun Pelabuhan Patimban yang besarnya lebih besar dari Pelabuhan Priok, kita harap tahun ini bisa launching," ujar Budi Karya saat menjadi Keynote Speaker di webinar Transportasi untuk Merajut Keberagaman Episode 4, Senin (24/8/2020).

Tak hanya Pelabuhan Patimban, Kemenhub juga mendorong pembangunan Pelabuhan Kijing di Mempawah, Kalimantan Barat serta Pelabuhan Gili Mas di Lombok, NTB. Demikian juga dengan Pelabuhan Seba di NTT hingga Menara Suar Tanjung Batu Tarakan.

Budi Karya menekankan pentingnya tol laut tak hanya untuk menjaga harga 9 bahan pokok tetap stabil untuk masyarakat di luar pulau Jawa terutama di daerah 3T namun juga untuk meningkatkan ekonomi daerah setempat.

"Tol laut, saya pikir ide Pak Presiden yang luar biasa, dimana ini merupakan angkutan barang, angkutan ternak, bayangkan kita mengangkut sudah jutaan sapi dari NTT ke Jawa Timur bahkan saat hari raya, kita angkut ke Dumai sehingga potensi ekonomi di NTT bertambah baik," ujarnya.

Dalam menjalankan fokus-fokus kegiatan tersebut, Menhub tetap mengingatkan penerapan protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 segera berakhir. Namun, pandemi juga tidak boleh dijadikan alasan untuk bekerja biasa-biasa saja.

"Pada saat pidato tanggal 17 Agustus, Pak Presiden mengamati tentang pemulihan Covid-19, jadi protokol kesehatan harus dilakukan. Cuci tangan, pakai masker. Justru di krisis ini, kita harus lakukan terobosan untuk menciptakan kemajuan termasuk di transportasi," kata Menhub Budi Karya.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan video pilihan berikut ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Banyak Daerah Ingin Disinggahi Kapal Tol Laut

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan cepat merespon permintaan Pemerintah Daerah terkait kelancaran pengiriman logistik, dengan mengoptimalkan layanan Tol Laut.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Wisnu Handoko, mengatakan bahwa program Tol Laut yang diawasi dan dijalankan oleh Kemenhub merespons cepat permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) yang ingin daerahnya disinggahi oleh kapal-kapal Tol Laut.

Hal ini seperti merespons permintaan dari Bupati Pulau Morotai, Benny Laos yang meminta tambahan rute untuk menjual hasil laut mereka ke Pulau Jawa.

"Beberapa waktu lalu Bupati Pulau Morotai meminta tambahan singgah rute kapal Tol Laut ke daerahnya dan ini langsung kita respons. Dari yang sebelum satu rute menjadi dua rute. Kami berharap tambahan rute ini dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, sebab kita ketahui kalau Pulau Morotai sangat bagus hasil lautnya," kata Wisnu dalam keterangannya, Minggu (21/6/2020).

Tidak hanya itu, kata Capt Wisnu, bahwa Tol Laut juga terus memperbaiki layanannya. Diantaranya dengan meng-update platform Logistic Communication System (LCS), dimana hal ini dilakukan untuk mengakomodir Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 53 tahun 2020.

Ia menjelaskan dalam peraturan tersebut ada jenis muatan/barang yang boleh diangkut. Dan untuk mempermudah pengguna jasa maka pada layanan LCS hal tersebut maka pihaknya melengkapi dengan pilihan jenis barang yang ingin diangkut.

“Program Tol laut sejak awal tahun ini juga bekerjasama dengan Satgas Pangan yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan, monopoli dan menjual harga barang secara tidak wajar,” ujarnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.