Pekerja Jakarta Paling Banyak Terima Subsidi Gaji Rp 2,4 Juta, Segini Jumlahnya

FOTO: Pemprov DKI Bagi Sif Kerja di Masa PSBB Transisi — Suasana jam pulang kerja di jalur pedestrian kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (22/6/2020). Pemprov DKI Jakarta mulai menerapkan perubahan sif kerja dengan waktu jeda tiga jam, yaitu pukul 07.00-16.00 pada sif pertama dan pukul 10.00-19.00 pada sif kedua. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek menghitung, ada sekitar 15,7 juta tenaga kerja formal dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan yang akan menjadi calon penerima bantuan subsidi gaji sebesar Rp 2,4 juta. Dari jumlah tersebut, pekerja calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) terbanyak berasal dari DKI Jakarta, yakni sekitar 3 juta orang.

Namun demikian, Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto memastikan, pekerja formal dari daerah lain juga berhak mendapatkan bantuan subsidi upah tersebut, asalkan memenuhi kriteria sesuai Permenaker 14/2020 dan tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

"Calon Penerima Program Subsidi Upah ini sedikitnya berjumlah 15,7 juta pekerja yang merupakan peserta aktif BP Jamsostek yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia," kata Agus dalam sesi teleconference, Jumat (21/8/2020).

Menurut data yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan, Jumat (21/8/2020), ada sebanyak 3.072.814 calon penerima bantuan asal Jakarta. Posisi berikutnya ditempati Jawa Barat, yang menyumbang 1.958.260 calon penerima subsidi gaji.

Berikutnya yakni Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan 1.787.918 peserta. Kemudian diikuti Jawa Timur (1.557.200 peserta), Kalimantan (1.096.658 peserta), Banten (965.965 peserta), Sumatera Barat dan Riau (798.763 peserta), Sumatera bagian selatan (626.530 peserta).

Lalu, Sumatera bagian utara sebanyak 608.559 peserta, Sulawesi dan Maluku (556.159 peserta), serta Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (521.068 peserta).

Agus mengatakan, BP Jamsostek terus mengumpulkan data nomor rekening peserta serta melakukan validasi atas data yang diterima. Sebab, instansi uang dibawahinya merupakan mitra pemerintah dalam mengumpulkan data nomor rekening dalam program bantuan subsidi upah (BSU).

"Kami melakukan validasi secara berlapis untuk memastikan penerima BSU ini nantinya memang memenuhi kriteria yang ditentukan, tujuannya tidak lain untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Agus.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah berencana memberikan insentif kepada pegawai non-ASN dengan gaji dibawah Rp 5 juta. Melalui kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dalam program pemulihan ekonomi nasional.

2 dari 3 halaman

Subsidi Gaji Rp 2,4 Juta Cair Usai Diluncurkan Jokowi pada 25 Agustus

banner infografis gaji pns dki — Ilustrasi Gaji

Program subsidi gaji yang digagas oleh pemerintah dengan memberikan Rp 2,4 juta kepada pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta akan dimulai para 25 Agustus 2020. Pekerja yang akan mendapat subsidi gaji tersebut kurang lebih 12 juta orang.

"Datanya sudah 12 juta nomor rekening yang sudah masuk. Kita merencanakan, Pak Presiden akan menyerahkan secara langsung, meluncurkan program ini Insya Allah tanggal 25 Agustus ini," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah usai membuka acara dialog tentang pekerja migran Indonesia yang diadakan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Jakarta, Minggu (16/8/2020).

Menurut dia, pemerintah akan menyalurkan subsidi gaji pekerja untuk bulan September dan Oktober pada akhir Agustus 2020, setelah Presiden Joko Widodo meluncurkan program tersebut.

Subsidi gaji akan dikirim langsung ke rekening pekerja yang datanya sudah diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

Pemerintah akan memberikan subsidi gaji senilai Rp 600.000 per bulan selama empat bulan atau total Rp 2,4 juta kepada 15.725.232 pekerja swasta dan pegawai honorer di instansi pemerintah yang upahnya kurang dari Rp5 juta per bulan.

Bantuan tersebut diberikan kepada pekerja yang sudah terdaftar sebagai peserta program jaminan BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 30 Juni 2020.

"Jadi penerima upah yang dilaporkan BPJS Ketenagakerjaan di bawah Rp5 juta, yang dilaporkan perusahaan. Kita minta teman-teman BPJS Ketenagakerjaan memvalidasi datanya dan kami di Kementerian Ketenagakerjaan menerima datanya dari BPJS Ketenagakerjaan," kata Ida dikutip dari Antara.

Pekerja yang belum mendapatkan subsidi gaji, Ida mengatakan, bisa mendapatkan bantuan dari program-program jaring pengaman sosial yang dijalankan pemerintah seperti Program Kartu Prakerja dan program bantuan dari Kementerian Sosial.

3 dari 3 halaman

Subsidi Gaji Rp 2,4 Juta Bakal Jadi Kado HUT RI untuk Pekerja

Suasana Jam Pulang Kantor Pekerja di Jakarta — Antrean calon penumpang memasuki stasiun Sudirman saat jam pulang kantor di Jakarta, Senin (8/6/2020). Aktivitas perkantoran dimulai kembali pada pekan kedua penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak agar subsidi gaji sebesar Rp 2,4 juta bisa cair pada Agustus 2020.

Adapun uang tersebut akan diberikan kepada 15,7 juta pekerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

Budi Gunadi menerangkan, Jokowi ingin subsidi gaji tersebut menjadi kado ulang tahun Indonesia ke-75 tahun bagi para pekerja formal yang tengah kesulitan akibat pandemi Covid-19.

"Arahan pak Erick (Thohir) ke kami, pak Presiden berpesan, ini harus diluncurkan di bulan Agustus, sebagai hadiah ulang tahun ke-75 Republik Indonesia dari pemerintah kepada rakyat Indonesia," ujar dia dalam sesi webinar, pada Sabtu 15 Agustus 2020.

Menurut keterangannya, bantuan subsidi gaji tersebut hanya akan diberikan kepada sekitar 15,7 juta pekerja formal yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan tersebut juga tidak akan berlaku untuk seluruh pegawai negeri sipil (PNS) ataupun yang bekerja di bawah perusahaan BUMN.

"Ini sekarang sudah dalam proses, rencana akan diberikan 600 ribu per bulan dalam 4 bulan. Jadi mungkin di kuartal ketiga ini sekali Rp 1,2 juta, di kuartal keempat sekali Rp 1,2 juta," jelasnya.

Lebih lanjut, Budi Gunadi juga bercerita seputar awal mula pembentukan program subsidi gaji. Ide tersebut dikatakannya tercetus berkat kegelisahan Jokowi, yang merasa berbagai program bantuan sosial (bansos) masih belum mencukupi untuk membantu rakyat yang tengah kesulitan selama masa pandemi ini.

"Bapak Presiden ini orangnya sensitif. Jadi walaupun sudah 120 juta orang dibantu Rp 72 triliun, dia terus mendengarkan, apa saja yang masih belum. Ternyata kita identifikasi, ada pegawai-pegawai bekerja, tidak di-PHK, tetapi karena perusahaannya susah, pegawai-pegawai ini either dirumahkan atau gajinya dipotong," tuturnya.

"Tertangkap oleh beliau. Sehingga beliau memberikan arahan kepada pak Airlangga, pak Erick, ayo bikin programnya. Dan Alhamdulillah, kita sudah berhasil membuat program bekerjasama denga Kementerian Ketenagakerjaan," tukas Budi Gunadi.