Kemenkeu Kantongi 12 Juta Rekening Penerima Bantuan Subsidi Gaji Rp 600 Ribu per Bulan

Pemerintah terus mengupayakan penyerapan stimulus penanganan covid-19 berjalan efektif. Sebagai langkah konservatif, pemerintah akan merelokasikan secara besar-besaran insentif usaha yang kurang optimal penyerapannya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan jika pemerintah akan semakin konservatif dalam menggunakan insentif-insentif perpajakan.

"Khususnya juga mengevaluasi perpajakan yang tidak terlalu banyak yang digunakan, khususnya yang PPh 21. PPh 21 itu sekitar Rp 25 triliun, itu tidak terpakai banyak, itu sudah dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran, termasuk subsidi upah,” ujar dia di Jakarta, Rabu (19/8/2020).

Awalnya, stimulus PPh 21 tersebut ditujukan bagi pekerja, dan bukan untuk operasional perusahaan. Di mana karyawan mendapatkan relaksasi PPh 21 yang ditanggung pemerintah (P-DTP).

Namun karena ada kendala, maka pemerintah mengalihkan pada subsidi gaji untuk karyawan dengan penghasilan di bawah Rp 5 juta.

“Ada kendala masalah administrasi dan masalah teknisnya. Sehingga sekarang lebih masuk akal kalau kita alihkan itu langsung dalam bentuk subsidi gaji melalui BPJS ketenagakerjaan yang lebih bagus (database-nya),” kata Febrio.

Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan mencatat 15,7 juta orang yang pendapatannya di bawah Rp 5 juta yang rajin bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini juga jadi bagus narasinya, bahwa pekerja yang sudah rajin bayar BPJS untuk menabung untuk dirinya sendiri, oleh pemerintah pada saat seperti ini ya kita berikan something back ke pekerja ini. Ini bagus, dan hari ini tadi saya lihat datanya sudah lebih dari 12 juta yang sudah masuk nomor rekeningnya,” sebut dia.

Selebihnya, sekitar 3 juta pekerja lainnya merupakan peserta mandiri. Artinya, pekerja perlu mendaftarkan rekeningnya secara mandiri kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan subsidi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.