Korupsi jadi Hambatan Utama Investasi di Indonesia

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rofik Hananto mengkritik belanja perpajakan pemerintah di 2019 yang mencapai Rp600 triliun. Menurutnya, besarnya insentif perpajakan tersebut belum memberi dampak maksimal bagi penerimaan negara.

"Fraksi PKS menilai kebijakan insentif perpajakan yang telah menelan biaya lebih dari Rp600 triliun belum memberi hasil maksimal. Belanja perpajakan Indonesia terus meningkat tetapi investasi untuk sektor industri prioritas masih jalan ditempat," ujarnya di Jakarta, Selasa (18/8).

Pada 2019, realisasi investasi pada beberapa sektor seperti logam dasar dan pertambangan hanya mencapai 15 persen dari total investasi. Kalah jauh dari sektor jasa yang mencapai 57,5 persen. Sektor tersebut justru minim mendapat fasilitas perpajakan.

"Tanpa ada reformasi perpajakan maka sejumlah insentif perpajakan yang diberikan pemerintah tidak akan menghasilkan sesuatu yang diinginkan," kata Rofik.

Tak Berhasil Tingkatkan Tax Ratio

Rofik juga menilai, pemerintah tidak berhasil mendorong peningkatan tax ratio yang selama 5 tahun ini mengalami penurunan dari 10,85 persen 2014 menjadi 9,76 persen pada 2019. PKS mendesak pemerintah meningkatkan tax ratio.

"Dengan cara memperluas basis perpajakan terutama kepada wajib pajak yang berada di luar negeri dan memiliki aktivitas ekonomi di dalam negeri, mendorong kepatuhan wajib pajak dan kepastian hukum perpajakan," katanya.

Langkah lain yang dapat dilakukan adalah meningkatkan restitusi dan audit PPN yang optimal mendorong penerimaan PPN. Pemerintah juga masih kurang dalam mendorong penerimaan PNBP terlihat dari rasio yang terus mengalami penurunan setiap tahun.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com