Sri Mulyani Jelaskan Landasan Penetapan Asumsi Makro Ekonomi 2021

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan asumsi makro yang menjadi landasan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) 2021.

“Indikator yang menjadi landasan dan estimasi RAPBN 2021 yang dua bulan ke depan masih akan dibahas. Soal perkembangan covid-19 dan negara tetangga yang kontraksinya sangat dalam ini memberikan peringatan kepada kita supaya kita berhati-hati, agar di kuartal III dan IV harus dikelola dengan baik,” kata Sri Muyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/8/2020).

Dengan ketidakpastian ini, Kementerian Keuangan akan tetap melakukan memperhatikan dengan benar-benar kebijakan fiskal agar bisa menciptakan lingkungan yang positif.

“Nilai tukar menguat 14.600 per dolar AS. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah pemulihan ekonomi kita yang menarik arus modal ke dalam,” kata Sri Mulyani.

Kemudian, ia menyebutkan, jika pembahasan omnibus law rampung, maka ini akan menambah kepercayaan investor untuk menanamkan modal ke Indonesia. Dengan begitu, capital flow atau aliran dana akan masuk ke Indonesia.

Pemulihan ekonomi dan peluang pemulihan ekonomi negara maju akan memberikan sentimen positif terhadap perekonomian dalam negeri.

Sementara itu, bersama dengan Bank Indonesia (BI), pemerintah akan tetap menjaga inflasi pada 3 persen.

Asumsi makro selanjutnya adalah harga minyak mentah Indonesia USD 45 per barel.

“Dengan asumsi pada 2020 the worst is over. Kejadian harga minyak sampai negative price itu sudah dilewati. Dan sekarang sudah relatif stabil, yaitu pada kisaran USD 40 per barel ,” beber Sri Mulyani.

Sementara lifting minyak 705 ribu barel per hari. Serta lifting gas 992 ribu barel setara minyak per hari.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan video pilihan berikut ini:

Presiden Jokowi menyampaikan pidato Kenegaraan menyambut HUT Ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta.

2 dari 2 halaman

Rincian Asumsi Makro Ekonomi Indonesia di 2021

Jokowi Serahkan Nota Keuangan dan RUU APBN 2020 kepada DPR — Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Nantinya DPR akan membahas RAPBN 2020 untuk selanjutnya disahkan menjadi UU. (Liputan6.com/JohanTallo)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan asumsi makro ekonomi Indonesia pada 2021. Asumsi Ini disampaikan dalam keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN 2021 beserta nota keuangannya, di Gedung MPR/DPR di Jakarta, Jumat 14 Agustus 2020.

Asumsi indikator ekonomi makro tersebut, yakni:

Defisit APBN 2021 Direncanakan 5,5 Persen, Begini Skema Pembiayaannya

- Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5 persen-5,5 persen

"Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama," jelas Jokowi.

- Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3 persen untuk mendukung daya beli masyarakat.

- Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.600 per US Dollar

- Suku bunga SBN 10 tahun yang diperkirakan sekitar 7,29 persen

- Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 45 7 US Dollar per barel

- Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 705.000 barel dan 1.007.000 barel setara minyak per hari.

- Defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5 persen dari PDB atau sebesar Rp 971,2 triliun dalam RAPBN tahun 2021

"Defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran di tahun 2020 sekitar 6,34 persen dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun," Jokowi menandaaskan.

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024