Jelang Pidato Kenegaraan, Jokowi Harus Sebar Optimisme Pertumbuhan Ekonomi RI

Jokowi-Sidang RAPBN — Presiden Joko Widodo disaksikan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon bersiap menandatangani Nota Keuangan dan RAPBN 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menyampaikan Pidato Kenegaraan, RUU Tentang APBN dan Nota Keuangan 2021 dalam sidang tahunan MPR di Jakarta, hari ini (14/8). Proyeksi atas pertumbuhan ekonomi di tahun depan pun menjadi menarik lantaran Indonesia masih berjuang memerangi pandemi Covid-19.

Ekonom Center of Reforms on Economic (CORE), Piter Abdullah menyatakan, bahwa dalam penyampaiannya pemerintah perlu optimis dalam menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional 2021. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen di tahun depan dinilai tak sulit diraih, asalkan pandemi bisa segera diselesaikan pada tahun ini.

"Kalau kita lihat dari berita atas asumsi yang ada, untuk asumsi dasar ekonomi makro disepakati pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen pada 2021 relatif kecil. Padahahal potensi untuk tumbuh berkisar 6-7 persen bisa dicapai asalkan pandemi bisa cepat diselesaikan tahun ini," kata Pieter kepada Merdeka.com, Jumat (14/8).

Terlebih, sambung Pieter, pada kuartal II 2020 kontraksi ekonomi sebesar -5,32 persen secara year on year (yoy) dianggap relatif tidak terlalu dalam. Sehingga beban kerja yang dipikul pemerintah tidak terlalu berat agar ekonomi nasional dapat tumbuh lebih tinggi dari apa yang diasumsikan saat ini.

Untuk itu, Pieter mengimbau pemerintah sebaiknya harus lebih all out dalam meningkatkan serapan program PEN yang sejauh ini masih dibawah target. Program dengan pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun diyakini mampu untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi andaikata dapat segera terserap sepenuhnya di era kebiasaan baru ini.

Kendati demikian, ia juga meminta pemerintah untuk memastikan kondisi APBN 2020 tetap dalam keadaan sehat. Semisal menjaga defisit agar tidak semakin melebar. Sebab lebarnya defisit menandakan kondisi APBN dalam keadaan tidak sehat.

"Balik lagi, pertumbuhan ekonomi 6 sampai 7 persen sebenarnya mampu kok. Yaitu asal di support oleh pandemi yang harus usai tahun ini dan APBN yang kuat. Jadi harus optimis ya," tutupnya.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada sidang tahunan MPR 2019. Jokowi menekankan perlunya pemangkasan aturan yang tidak efektif, dan pentingnya persatuan bangsa.

2 dari 3 halaman

Jokowi akan Sampaikan Nota Keuangan dan RUU APBN 2021 Hari Ini

Jokowi Serahkan Nota Keuangan dan RUU APBN 2020 kepada DPR — Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Nantinya DPR akan membahas RAPBN 2020 untuk selanjutnya disahkan menjadi UU. (Liputan6.com/JohanTallo)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangkaian Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di ruang sidang MPR, Jumat 14 Agustus 2020 ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Liputan6.com, Jokowi bakal menyampaikan 2 pidato. Presiden akan menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 pada pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Di tahun-tahun lalu, terdapat 3 agenda pidato yang biasa disampaikan Presiden. Namun, karena pandemi, kali ini hanya akan ada 2 agenda pidato saja yang disampaikan.

"Karena ada protokol Covid-19, ada penyederhanaan-penyederhanaan beberapa protokol, tetapi saya pikir itu tidak mengurangi makna dari pada acara tersebut," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengutip pemberitaan Liputan6.com, Jumat (14/8/2020).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku akan berhati-hati dalam menyusun RAPBN 2021 imbas pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum kunjung mereda.

"Makanya, dalam desain 2021 yang sudah mulai dilakukan dan jaga APBN 2020, fokusnya tetap ke ekonomi dan instrumen tetap sehat meski tekanan luar biasa," kata di Kantor Pusat DJP, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (10/3/2020) silam.

3 dari 3 halaman

Rangkaian Sidang Tahunan MPR di Tengah Covid-19

DPR Bersolek Jelang Sidang Tahunan dan Perayaan Kemerdekaan — Petugas membersihkan area depan Gedung MPR/DPR/DPD yang meliputi Kolam, Halaman, Lobi gedung Nusantara Jakarta, Rabu (29/7/2020). Menjelang bulan Agustus yang juga Perayaan Kemerdekaan RI, Parlemen bersolek menyambut sidang Tahunan yang diselenggarakan 14 Agustus 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tetap digelar pada Jumat 14 Agustus 2020, meski pandemi Covid-19 belum berakhir.

Menurut Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, acara ini akan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat. Mulai dari membatasi anggota hadir, menggunakan virtual sampai menjaga jarak bagi peserta sidang.

"Sidang tahunan yang secara fisik (hadir) dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat," kata Ma'ruf saat dihubungi, Selasa (11/8/2020).

Berdasarkan urutan acara yang diterima, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Wakil Presiden Maruf Amin tetap hadir meski masih ada Covid-19. Keduanya dijadwalkan hadir pukul 08.58 WIB.

Tepat pukul 09.00 WIB, lagu Indonesia Raya berkumandang sebagai tanda dimulainya acara sidang tahunan MPR.

Setelah itu dilanjutkan mengheningkan cipta, Ketua MPR secara resmi membuka acara hari itu. Acara dilanjutkan Ketua MPR memberi pengantar dan pidato selama kurang lebih 15 menit.

Pada pukul 09.48-10.48 WIB Presiden Jokowi kemudian menyampaikan pidato dan laporan kinerja lembaga negara dalam dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-75.

Selanjutnya pukul 10.48-10.45 pembacaan doa oleh Imam besar Masjid Istiqlal. Penutupan sidang dilakukan oleh Ketua DPR RI dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh semua hadirin.

Pukul 11.04 WIB, Presiden, Wapres, Ketua MPR dan DPR meninggalkan ruang sidang paripurna.

Sidang kembali dilanjutkan pukul 14.00 WIB dengan agenda Pidato Presiden dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN TA 2021 disertai nota keuangan dan dokumen pendukung.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Pidato Kenegaraan
Agenda
Piidato kenegaraan adalah pidato kepala negara di depan dpr/mpr atau pidato resmi kepala negara.
Lihat Selengkapnya
Pidato Kenegaraan
Nota keuangan
Publik
Nota Keuangan secara harafiah adalah nota yang menjelaskan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Lihat Selengkapnya
Nota keuangan
nota keuangan 2021