KKP Permudah Izin Nelayan dengan Layanan Serba Online

Cuaca Buruk, Nelayan Muara Angke Libur Melaut — Deretan kapal nelayan terparkir di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Kamis (27/12). Nelayan Muara Angke memilih libur melaut karena angin muson barat dan gelombang tinggi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terus berinovasi memberikan kemudahan untuk nelayan dengan layanan publik serba online atau daring.

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Kelautan Pamuji Lestari menyatakan, layanan online ini merupakan salah satu langkah KKP untuk mempermudah pekerjaan nelayan apalagi sejak Covid-19 melanda Tanah Air.

Salah satunya ialah perizinan perikanan tangkap yang cukup memakan waktu 1 jam saja melalui layanan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) dengan persyaratan dan kriterianya tetap terpenuhi.

"Layanan lainnya di pelabuhan perikanan juga dilakukan secara online, seperti mengurus surat persetujuan berlayar, bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP), mengurus persetujuan kapal melalui layanan sistem informasi persetujuan pengadaan kapal perikanan (SIKAPI), serta cek fisik kapal perikanan," ungkap Pamuji saat berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Nusantata (PPN) Karangantu, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (12/8/2020).

Pamuji menambahkan, di masa pandemi, KKP juga memberikan keterbukaan akses permodalan untuk nelayan. Di PPN Karangantu, misalnya, telah tersedia pojok pendanaan nelayan yang bekerja sama dengan perbankan, Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) serta Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) untuk membantu para nelayan mengurus pengajuan kredit bergulir.

"Silakan ajukan permodalan agar usaha penangkapan ikannya terus berjalan. Siapkan dokumen yang dipersyaratkan, kalau merasa kesulitan silakan mencari informasi. PPN Karangantu yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) KKP siap membantu," jelas Pamuji.

Pamuji menambahkan seluruh masyarakat, termasuk nelayan yang berlayar, harus tetap menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

"Saya yakin di masa yang sulit ini, kita tetap harus optimis dan mendukung kebijakan Presiden, masyarakat tetap semangat untuk selalu berkontribusi meningkatkan pendapatannya,” tambahnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kehilangan mata pencaharian karena tsunami Selat Sunda, ribuan nelayan di Labuan, Banten, minta bantuan Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti.

2 dari 2 halaman

Bantuan

Polemik Cantrang Paksa Nelayan Pantura Jadi Pengangguran — Meski larangan soal cantrang sudah dilonggarkan, nelayan Pantura masih ketakutan untuk menjala rezeki di lautan. (Liputan6.com/Fajar Eko Nugroho)

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminudin yang turut datang dan memimpin rombongan anggota dewan kunjungan kerja di PPN Karangantu menyampaikan agar nelayan aktif bertanya dan mencari informasi. Tidak hanya tentang permodalan juga cara mengajukan bantuan perikanan tangkap kepada pemerintah.

“Nelayan dan petani adalah elemen penting bangsa kita. Kesejahteraan nelayan dan petani merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, di setiap pelabuhan perikanan wajib disediakan dua jenis kedai, kedai perbankan yang dapat memberi KUR nelayan dengan bunga 3 persen per tahun dan kedai asuransi nelayan. Adanya kedua layanan tersebut di pelabuhan untuk menjauhkan nelayan dari para rentenir dan makelar," paparnya.

Hasan mengatakan akan terus mendorong KKP agar anggaran penanggulangan Covid-19 segera direalisasikan. Dia berharap agar anggaran tersebut dapat diproses secepatnya untuk mendukung usaha penangkapan ikan nelayan karena penambahan anggaran sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Tak lupa, Hasan juga mendorong KKP dengan pemerintah daerah setempat mengembangkan kawasan wisata bahari Pantai Gope, Karangantu, Serang. Menurut dia, kawasan ini sangat potensial untuk menggerakkan geliat ekonomi masyarakat sekitar. Kepada Wali Kota Serang, Hasan juga mendorong adanya program gemar makan ikan (Gemarikan) yang dapat meningkat daya beli dari nelayan dan meningkatkan daya konsumsi ikan di masyarakat.

Dalam kunjungan kerja ini diserahkan pula sejumlah bantuan secara simbolis. Menurut Hasan, bantuan yang diberikan merupakan bentuk keberpihakan kebijakan pemerintah pada nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya.

Bantuan tersebut berupa peralatan pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan beserta keluarga nelayan dan cool box. Bekerja sama dengan PT XL Axiata Tbk, 10 perangkat Laut Nusantara diberikan kepada nelayan dan 2 unit router gerakan donasi kuota untuk membantu pembelajaran jarak jauh anak-anak nelayan.

Selain itu, diberikan pula klaim premi asuransi nelayan, fasilitasi permodalan BLU LPMUKP sebesar Rp 2,99 miliar dan permodalan kredit usaha rakyat (KUR) total Rp 1,86 miliar oleh Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BJB. DJPT KKP juga menyerahkan 201 sertifikat keterampilan penanganan ikan (SKPI), kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 154 awak kapal perikanan, sertifikasi hak atas tanah (SeHAT) nelayan sebanyak 3.158 bidang, bantuan stimulus Covid-19 Dinas Pertanian Kota Serang kepada 1.527 usaha dan penandatanganan perjanjian kerja laut antara pemilik kapal dan nakhoda kapal perikanan.

BMKG MInta Nelayan Waspadai Cuaca Buruk dan Gelombang Tinggi di Perairan Banten