Jika Resesi, Pemerintah Tak Mau Kemiskinan dan Pengangguran Melonjak

Oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana pada 06 Agu 2020, 13:00 WIB
Diperbarui 06 Agu 2020, 13:00 WIB
FOTO: Kemiskinan di Indonesia Naik Jadi 9,78 Persen Akibat COVID-19
Perbesar
Anak-anak bermain di sekitar pemukiman bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta, Jumat (17/7/2020). Badan Pusat Statistik menyebut tingkat kemiskinan di RI kini membengkak jadi 9,78 persen dari total populasi nasional akibat pandemi virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antoniu)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 berada di kisaran negatif 5,32 persen. Hasil tersebut menempatkan Indonesia berada di jurang resesi jika ekonominya tumbuh negatif pada kuartal ketiga mendatang.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menilai perolehan tersebut memang tidak baik. Dia pun mengakui pencapaian itu lebih buruk daripada proyeksi pemerintah yang minus 4,3 persen.

"Sampai Juni (2020), seperti kita bayangkan, pertumbuhan ekonominya paling dalam di kuartal II. Walaupun itu memang lebih buruk dari yang kita antisipasi," kata dia dalam sesi teleconference, Kamis (6/8/2020).

Febrio pun berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga relatif bisa pulih. Pemerintah disebutnya berkomitmen untuk mengejar agar pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut tidak negatif.

Meski pada akhirnya harus resesi lantaran tumbuh di bawah nol persen selama dua kuartal beruntun, ia mengungkapkan pemerintah tetap ingin agar angka kemiskinan dan pengangguran tidak ikut bertambah.

"Yang masalah bukan angkanya, positif atau tidaknya. Yang penting pengangguran nambahnya berapa, kemiskinan nambahnya berapa. Itu concern pemerintah. Kita tidak mau itu bertambah," tegas dia.

2 dari 4 halaman

Beri Bantuan ke Pekerja

Suasana Jam Pulang Kantor Pekerja di Jakarta
Perbesar
Sejumlah orang berjalan di trotoar pada saat jam pulang kantor di Kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (8/6/2020). Aktivitas perkantoran dimulai kembali pada pekan kedua penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menurut dia, pemerintah tidak ingin masyarakat terkena dampak pelemahan ekonomi terlalu dalam. Oleh karenanya semua pihak bekerja keras agar pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2020 setidaknya membaik meski tetap negatif.

Salah satu caranya yakni dengan mempercepat pemberian program bantuan untuk pegawai berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan, serta insentif Rp 2,4 juta untuk pengusaha UMKM golongan ultra mikro.

"Makanya kecepatan program bantuan itu yang harus difinalkan. Mudah-mudahan di minggu depan bisa lebih jelas datanya. Seperti yang untuk ultra mikro diumumkan Jokowi Rp 2,4 juta, itu belum begitu jelas tapi tetap dipakai," tukas Febrio.

 

3 dari 4 halaman

Ekonomi Minus 5,3 Persen, Jokowi Ungkap Sektor yang Paling Terpuruk

Jokowi
Perbesar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas dengan topik "Perencanaan Transformasi Digital" di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020. (Dok Kementerian Sekretariat Negara RI)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan mengkonsolidasikan sektor penerbangan dengan pariwisata demi mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal selanjutnya. Salah satunya dengan menjadikan 8 bandara sebagai hub internasional.

“Ekonomi kita di kuartal II jatuh berada di angka -5,32 persen, saya melihat sektor yang terdampak terkontraksi sangat dalam yaitu di sektor pariwisata dan sektor penerbangan,” kata Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas “Penggabungan BUMN di Sektor Aviasi dan Pariwisata, Istana Merdeka, Kamis (6/8/2020).

Berdasarkan catatannya, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mencapai 482 ribu orang, pada kuartal II-2020.

“Angka tersebut turun 81 persen untuk quarter to quarter dan turun 87 persen YoY yang turunnya berkontraksi sangat dalam,” ujar Jokowi.

Namun, justru penurunan tersebut menjadi momentum yang tepat untuk mengkonsolidasi dan mentransformasikan sektor pariwisata dan sektor penerbangan, melalui penataan yang lebih baik.

Penataan yang dimaksud yakni rute penerbangan, penentuan Hub dan Super hub, juga kemungkinan penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerbangan dan pariwisata.

“Sehingga arahnya menjadi semakin kelihatan, dan pondasi ekonomi di sektor pariwisata dan transportasi akan semakin kokoh dan semakin baik dan bisa berlari lebih cepat lagi,” ujar Jokowi.

Dia pun menginginkan agar 8 bandara saja yang menjadi internasional hub, dari 30 bandara yang tersebar di Indonesia.

“Kita harus berani menentukan bandara yang berpotensi menjadi internasional hub, dengan pembagian fungsi sesuai dengan letak geografis dan karakteristik wilayahnya,” katanya.

Dia menyebut 8 bandara internasional yang berpotensi menjadi hub dan super hub, yakni bandara Ngurah Rai di Bali, Soekarno Hatta di Jakarta, bandara di Yogyakarta, bandara di Balikpapan.

Kemudian Bandara Sam Ratulangi Manado di Sulawesi Utara, bandara Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Kualanamu di Sumatera Utara, serta bandara Juanda di Surabaya.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓