Pemerintah Siapkan Stimulus Tambahan Selama 4 Bulan bagi 13,8 Juta Pekerja Senilai Rp 600 Ribu per Bulan

Oleh Tira Santia pada 06 Agu 2020, 08:35 WIB
Diperbarui 06 Agu 2020, 09:36 WIB
Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Perbesar
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2020). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL)

Liputan6.com, Jakarta - Pandemi Covid-19 telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia juga ekonomi dunia, semua negara terdampak termasuk Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan angka output perekonomian atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia periode kuartal II-2020 negatif. PDB Indonesia periode April-Juni 2020 terkontraksi atau minus 5,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Terdapat dua hal yang menjadi fokus dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi, dengan memberikan stimulus ekonomi yang manfaatnya nyata dirasakan masyarakat. Misalnya untuk masyarakat miskin berupa program bantuan sosial, dan dukungan kepada UMKM berupa subsidi bunga dan kredit.

Selanjutnya juga dilakukan percepatan penyerapan tenaga kerja melalui proyek-proyek padat karya. Upaya percepatan pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan upaya kesehatan dan membangun rasa aman di tengah pandemi ini.

Rasa aman dapat mendorong masyarakat tingkat menengah ke atas untuk mulai berani membelanjakan uang atau tabungannya pada sektor-sektor produktif maupun investasi, dengan begitu diharapkan akan menggerakkan perekonomian di Indonesia.

“Program pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah cukup banyak namun saling berkesinambungan, seperti bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai, program keluarga harapan hingga penyaluran kredit di sektor UMKM, dibutuhkan waktu, data yang akurat serta koordinasi dengan banyak pihak untuk melakukan realisasi bantuan tersebut secara tepat," jelas Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir di Jakarta, Kamis (6/8/2020).

"Percepatan realisasi program pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan prioritas utama pemerintah untuk kesehatan dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pandemi ini agar kesehatan pulih, dan ekonomi pun bangkit,” lanjut dia.

Erick Thohir turut mengkonfirmasi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rabu (5/8/2020) kemarin bahwa stimulus selanjutnya dari pemerintah adalah bantuan gaji tambahan kepada pekerja dengan pendapatan tertentu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Pemerintah telah memiliki program bantuan untuk rakyat miskin dan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja melalui Program Kartu Pra Kerja. Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat. Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi,” jelas Erick Thohir.

“Program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di bulan September 2020 ini. Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan. Bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan,” pungkasnya.

2 dari 4 halaman

Sri Mulyani Kaji Beri Tambahan Gaji ke Pegawai Berpenghasilan di Bawah Rp 5 Juta

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). APBN 2019, penerimaan negara tumbuh 6,2 persen dan belanja negara tumbuh 10,3 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah sedang mengkaji rencana pemberian insentif berupa tambahan gaji bagi karyawan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. Karyawan penerima insentif ini diperkirakan sekitar 13 juta.

"Pemerintah sedang mengkaji pemberian gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki di bawah Rp 5 juta," ujar Sri Mulyani melalui konferensi pers secara online, Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Sri Mulyani mengatakan, insentif tersebut nantinnya akan menelan dana sebesar Rp 31,2 triliun. Hingga kini rencana tersebut masih dibahas. "Ini akan memakan anggaran Rp31,2 triliun," jelasnya.

Selain insentif ini, pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial produktif bagi 12 juta pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Masing-masing pelaku UMKM akan mendapat Rp 2,4 juta.

"Kita akan memberikan bantuan bansos produktif bagi 12 juta UMKM artinya mereka mendapat Rp 2,4 juta seperti yang sudah disampaikan Presiden beberapa waktu lalu. Pengusaha UMKM sangat kecil itu bentuknya bantuan produktif jadi bukan pinjaman ini anggarannya Rp 30 triliun," tandasnya. 

3 dari 4 halaman

Survei: 68,5 Persen Masyarakat Sebut Bansos Tak Cukup untuk Menyambung Hidup

FOTO: Melihat Proses Pengemasan Bantuan Sosial Pemerintah Pusat
Perbesar
Pekerja memindahkan paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah pusat menyalurkan paket bansos selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Survei Cyrus Network menunjukkan temuan mengejutkan atas manfaat bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah untuk menyambung hidup di tengah pandemi Covid-19. Dimana 68,5 persen masyarakat menyatakan bansos tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka.

"Pada survei kali ini masyarakat merasa bansos tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup. Dimana jumlahnya cukup tinggi mencapai 68,5 persen," ujar CEO Cyrus Network, Eko Dafid Afianto dalam memaparkan survei via Zoom, Senin (27/7/2020).

Kemudian, sambung Eko, hanya ada 31,8 persen masyarakat yang merasa bansos mampu memenuhi kebutuhan hidup di tengah pandemi ini. Sedangkan, 2,4 persen responden lainnya memilih tidak menjawab.

Adapun, bansos tunai menduduki peringkat pertama yang lebih banyak diterima masyarakat dengan presentase 78,6 persen. Kemudian, bansos non tunai atau sembako sebanyak 67,2 persen.

Untuk bantuan keringanan listrik tercatat menduduki peringkat ketiga dengan angka 31,6 persen. Disusul relaksasi kredit sebanyak 8.0 persen.

Program kartu prakerja sendiri ada di peringkat kelima dengan capaian 6,5 persen. Lalu, keluarga harapan dengan presentase mencapai 3,9 persen.

"Sisanya, 0,9 persen responden tidak menjawab. Jadi bansos tunai tercatat paling banyak diterima masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 16-20 Juli 2020 terhadap 1230 responden dari seluruh Indonesia. Survei memiliki margin of error kurang lebih 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓