Indonesia Bisa Lebih Cepat Pulih dari Covid-19 karena Masyarakatnya Pede

FOTO: Kurangi PHK, Pemerintah Beri Kelonggaran Pegawai di Bawah 45 Tahun — Pegawai pulang kerja berjalan di trotoar Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Pemerintah memberi kelonggaran bergerak bagi warga berusia di bawah 45 tahun untuk mengurangi angka pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani percaya, ekonomi Indonesia bisa pulih lebih cepat dari wabah pandemi Covid-19 lantaran kepercayaan diri masyarakatnya yang sangat tinggi.

Merujuk pada sebuah riset, Hariyadi mengatakan, warga Indonesia bisa memberikan hawa positif dan punya sikap yang lebih percaya diri dibandingkan dengan negara lain di Asia.

"Menurut saya ini sangat baik untuk kita. Mungkin kalau kita buat strategi yang lebih tepat untuk meyakinkan orang, kita bakal pulih lebih cepat dari yang lain. Karena sikap orang-orang Indonesia lebih positif dan percaya diri selama pandemi ini," tuturnya dalam sesi teleconference, Rabu (29/7/2020).

Menurut dia, masyarakat Indonesia tetap terlihat menggebu-gebu dalam beraktivitas di tengah pandemi virus corona saat ini. Hal tersebut dianggapnya dapat menyalurkan ritme positif bahwa negara bisa lebih cepat pulih dari wabah ini.

"Menyangkut confidence level dari masyarakat Indonesia. Jadi message-nya itu ini adalah hal yang sangat menarik, karena orang kita positif, memang ingin melakukan aktivitas," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan perekonomian di tengah pandemi virus corona.

2 dari 3 halaman

Harus Terus Disiplin

Suasana Jam Pulang Kantor Pekerja di Jakarta — Sejumlah orang berjalan di trotoar pada saat jam pulang kantor di Kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (8/6/2020). Aktivitas perkantoran dimulai kembali pada pekan kedua penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Namun, ia tetap memperingatkan kepada masyarakat agar terus disiplin dan mematuhi protokol kesehatan. Hariyadi mengutarakan, kegiatan bisnis akan sangat aman jika protokol kesehatan itu benar-benar diterapkan.

"Contohnya kalau di sektor hotel, banyak anggota kami yang menerima tenaga medis, menerima karantina untuk PDP yang itu risikonya tinggi," ungkap dia.

"Tapi Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kasus yang ditemukan secara signifikan. Bisa dibilang betul-betul bisa ditangani secara baik dan tidak ada fase baru," tandasnya.

3 dari 3 halaman

Pengusaha Harap Program Pemulihan Ekonomi Bisa Berlanjut hingga 2022

Ketika TKN Jokowi-Amin Ngobrol Bareng Bersama Generasi Muda — Wakil Ketua TKN Jokowi-Amin, Rosan Roeslani saat menjadi pembicara pada talkshow Kamis Kerja di Hub 86 Jakarta, Kamis (10/1). Talkshow mengusung tema Bisnis Tanpa Hutang, Emang Mungkin? dihadiri generasi muda. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menaruh harapan besar pada Komite Penanganan Dampak Covid-19. Hadirnya komite ini diharapkan bisa merealisasikan implementasi dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Kita harus menggunakan apa yang ada dan diharapkan PEN terutama dalam segi implementasi," kata Ketua Kadin, Rosan Roeslani dalam diskusi INDEF bertajuk Mempercepat Geliat Sektor Riil dalam mendukung Pemulihan Ekonomi: Peranan BUMN dalam mendukung pemulihan Ekonomi, Jakarta, Selasa (28/7).

Roeslan mengakui selama ini pemerintah lamban dalam mengimplementasikan program PEN. Padahal dalam waktu bersamaan tekanan ekonomi nasional makin besar.

Dia menginginkan, komite yang dipimpin Menteri BUMN Erick Thohir ini bisa membuat skala priortas dalam menentukan kebijakan. Roeslan ingin, Erick bisa menentukan prioritas program PEN yang bisa menyerap tenaga kerja lebih dahulu dibandingkan memberikan insentif untuk menarik minat wisatawan di sektor pariwisata.

"Insentif menarik wisatawan itu kurang optimal sehingga bisa dialihkan kepada sektor lain yang lebih membutuhkan," kata Roeslan.

Komite ini juga diharapkan melakukan evaluasi program menjadi standar agar penurunan implementasi dari program bisa lebih cepat. Tak hanya itu, komite ini juga harus mengatur dana PEN untuk disesuaikan dengan kebutuhan anggaran hingga tahun 2021 dan 2022.

"Memang harus dianggarkan dan diimplementasikan, dilihat dan ini akan berlanjut sampai tahun 2022," kata dia.

Sehingga lanjutnya, kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional ini harus tidak hanya dalam jangka pendek. Sebaliknya komite juga harus merencanakan dengan baik hingga jangka panjang baik dari aspek kesehatan maupun perekonomian.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com