Sukses

Pengusaha Harap Program Pemulihan Ekonomi Bisa Berlanjut hingga 2022

Kadin) Indonesia menaruh harapan besar pada Komite Penanganan Dampak Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menaruh harapan besar pada Komite Penanganan Dampak Covid-19. Hadirnya komite ini diharapkan bisa merealisasikan implementasi dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Kita harus menggunakan apa yang ada dan diharapkan PEN terutama dalam segi implementasi," kata Ketua Kadin, Rosan Roeslani dalam diskusi INDEF bertajuk Mempercepat Geliat Sektor Riil dalam mendukung Pemulihan Ekonomi: Peranan BUMN dalam mendukung pemulihan Ekonomi, Jakarta, Selasa (28/7).

Roeslan mengakui selama ini pemerintah lamban dalam mengimplementasikan program PEN. Padahal dalam waktu bersamaan tekanan ekonomi nasional makin besar.

Dia menginginkan, komite yang dipimpin Menteri BUMN Erick Thohir ini bisa membuat skala priortas dalam menentukan kebijakan. Roeslan ingin, Erick bisa menentukan prioritas program PEN yang bisa menyerap tenaga kerja lebih dahulu dibandingkan memberikan insentif untuk menarik minat wisatawan di sektor pariwisata.

"Insentif menarik wisatawan itu kurang optimal sehingga bisa dialihkan kepada sektor lain yang lebih membutuhkan," kata Roeslan.

Komite ini juga diharapkan melakukan evaluasi program menjadi standar agar penurunan implementasi dari program bisa lebih cepat. Tak hanya itu, komite ini juga harus mengatur dana PEN untuk disesuaikan dengan kebutuhan anggaran hingga tahun 2021 dan 2022.

"Memang harus dianggarkan dan diimplementasikan, dilihat dan ini akan berlanjut sampai tahun 2022," kata dia.

Sehingga lanjutnya, kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional ini harus tidak hanya dalam jangka pendek. Sebaliknya komite juga harus merencanakan dengan baik hingga jangka panjang baik dari aspek kesehatan maupun perekonomian.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Pengusaha Minta Tim Pemulihan Ekonomi Percepat Realisasi Anggaran PEN

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. Tim itu diharapkan dapat bekerja cepat utamanya membangkitkan roda ekonomi Indonesia.

Wakil Ketua Umum BPP HIPMI, Anggawira, mengatakan, kondisi perekonomian saat ini sudah cukup berat dan sulit. Apalagi jika melihat negara tentangga seperti Singapura dan Korea Selatan sudah masuk dalam wilayah krisis atau resesi.

Kondisi itu perlu direspon cepat. Setidaknya, lembaga besutan Presiden Joko Widodo itu harus mengeksekusi program-program yang selama ini sudah disampaikan pemerintah. Apalagi realisasi dari program pemulihan ekonomi Indonesia sejauh ini masih sangat minim realisasinya.

"Perlu realisasi cepat faktanya di lapangan informasi-informasi secara masih jauh," kata dia dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (25/7).

Dia berharap, tim yang dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir itu memiliki kontrol ke arah sana. Paling tidak, meneruskan apa yang selama ini menjadi hambatan di dalam realisasi program PEN.

Pengusaha ini juga menegaskan, keberadaan lembaga ini jangan sampai hanya sifatnya koordinatif, tapi lemah dalam tatanan eksekutif.

"Sekali lagi hal-hal yang saya sampaikan secara clear faktanya memang secara makro sudah ada program-program penanganan, cuma eksekusinya," kata dia. 

3 dari 3 halaman

Bantuan UMKM

Di samping itu, dia juga menyoroti bantuan UMKM yang tengah digembor-gemborkan oleh Presiden Jokowi. Di mana, secara langsung Mantan Walikota Solo itu menerima UMKM dan memberikan bantuan langsung senilai Rp25 juta kepada mereka.

"Faktanya juga seperti apa dan mekanismenya bagaimana kitapun dari HIPMI belum mendapatkan bentuk teknisnya seperti apa? Tidak mungkin lembaga kepresidenan mendeliver bantuan bantuan tersebut. Hal-hal seperti ini secara teknik nya harus diatur negara konkrit secara umum seperti itu," kata dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.