Usai Himbara, Pemerintah Bakal Tempatkan Dana Rp 11,5 Triliun di 7 BPD

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan menempatkan lagi dana sebesar Rp11,5 triliun di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Beberapa waktu lalu, pemerintah juga sudah menempatkan dana sekitar Rp30 triliun di Bank Himbara.

Daftar Bank Pembangunan Daerah yang Dijadikan Bahan Hoaks Pembagian Hadiah, Simak Biar Tak Tertipu
Pemda Garut Berikan THR untuk Kades dan Perangkat Desa, BPD Protes, Kok Bisa?

"Pemerintah pusat juga akan melakukan penempatan dana di tujuh bank pembangunan daerah BPD Rp11,5 triliun. Hal ini adalah kelanjutan dari penempatan dana sebelumnya Rp30 triliun yang ditempatkan di bank BUMN dan sekarang sudah berjalan dengan baik realisasinya ke bawah," katanya, Jakarta, Senin (27/7).

Dengan adanya penempatan dana di BPD ini, diharapkan penyaluran kredit BPD tersebut dapat lebih banyak, sehingga bisa membantu pemulihan dana di daerah.

Program dukungan pembiayaan ini adalah wujud komitmen pemerintah pusat untuk mendorong pemulihan kondisi ekonomi yang terdampak Covid-19.

"Pada minggu ini pemerintah pusat akan meluncurkan penjaminan pinjaman untuk sektor koorporasi non-UMKM dan non-BUMN. Hal ini juga dilakukan untuk membantu perusahaan perusahaan terdampak Covid-19 untuk menjaga kelangsungan usaha dan untuk mencegah PHK berlanjut," kata Luhut.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku tidak terlalu khawatir terjadinya kenaikan kredit bermasalah (Nett Performing Loan/NPL) pada perbankan nasional. Adapun kredit macet bank pada kuartal I 2016 meningkat 0,1 persen menjadi 2,8 persen dibandingkan pe...

2 dari 4 halaman

Pendapatan Asli Daerah

IHSG Berakhir Bertahan di Zona Hijau — Petugas menata tumpukan uang kertas di Cash Center Bank BNI di Jakarta, Kamis (6/7). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada sesi I perdagangan hari ini masih tumbang di kisaran level Rp13.380/USD. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Luhut menambahkan, Covid-19 berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sehingga mengganggu keuangan dan rencana belanja daerah.

Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan fasilitas pinjaman daerah untuk membantu hal tersebut dan totalan anggarannya ada Rp15 triliun.

"Kita lihat juga bagaimana DKI, bagaimana juga pemerintahan di Jawa Barat, di Jawa Timur semua mendapat penurunan pendapatan asli daerah akibat Covid-19 selain fasilitas pinjaman daerah," paparnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

3 dari 4 halaman

Pemerintah Bakal Tempatkan Dana di BPD

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah akan segera merealisasikan penempatan dana jilid II. Pada bulan lalu, pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp30 triliun di Bank Himbara.

"Akan ada penempatan dana jilid II. Kalau jilid I itu hanya untuk empat bank, karena itu terlihatnya baik, akan kita perluas. Bank yang terlibat lebih banyak dan terutama secara spesifik melihat BPD," ujar Febrio dalam diskusi online di Jakarta, Jumat (24/7).

Febrio melanjutkan, strategi penempatan dana ke perbankan tersebut sebagai bentuk afirmasi pemerintah untuk bisa memberikan kredit modal kerja dengan cepat. Terutama bagi para industri yang terdampak paling parah karena pandemi Covid-19.

Sementara itu, pemilihan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai penyalur akan mempercepat penyaluran kepada UMKM di daerah-daerah. Sebab, BPD umumnya lebih dekat dengan UMKM di daerah.

Dalam penyaluran nantinya, akan ada besaran porsi penjaminan yang berbeda antara sektor satu dan yang lain. Pertimbangan akan didasarkan kepada besaran dampak yang dirasakan oleh usaha selama pandemi Virus Corona.

"Sektor paling terdampak, penjaminannya akan lebih besar dibandingkan yang normal. Yang normal kita bayangkan porsi (penjaminannya) 60 persen dari risiko perbankan, dan akan dicover pemerintah. Sementara sektor pariwisata, hotel, restoran, dan sektor padat karya, pabrik-pabrik sepatu, tesktil dan sebagainya, penjaminannya 80 persen," tandasnya.

Meski demikian, Febrio tidak merinci secara jelas kapan penempatan dana dari pemerintah ke BPD itu akan dilakukan. "Kita harapkan (Setelah ada penempatan dana), mereka bisa segera menggunakan fasilitas ini," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

4 dari 4 halaman

Belum Sebulan, Penempatan Dana Himbara Naik Rp 6 Triliun dari Modal Rp 30 T

FOTO: Bank Indonesia Yakin Rupiah Terus Menguat — Teller menghitung mata uang Rupiah di Jakarta, Kamis (16/7/2020). Bank Indonesia mencatat nilai tukar Rupiah tetap terkendali sesuai dengan fundamental. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah menempatkan dana sebesar Rp 30 triliun pada empat Bank Himbara demi menambah likuiditas bank-bank dalam menjalankan tugas untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Keempat bank tersebut, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Mandiri.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan hingga hari ini Himbara melaporkan penempatan dana tersebut sudah tumbuh menjadi Rp 36 triliun. Perbankan sebelumnya berjanji akan mengembalikan pinjaman deposito tersebut dalam 3 bulan dengan total Rp 90 triliun.

"Penempatan dana di 4 bank ini belum 1 bulan Rp 30 triliun yang ditempatkan itu sudah menciptakan Rp 36 triliun kredit modal kerja baru. Nah, ini sedikit di atas janji perbankan, karena waktu itu janji perbankan Rp30 triliun akan di kali 3 dalam 3 bulan. Jadi, memang dalam 3 bulan akan terjadi Rp90 triliun kredit modal kerja baru," ujarnya melalui diskusi online, Jakarta, Jumat (24/7/2020).

Dengan adanya pencapaian tersebut, stimulus penempatan dana di Bank Himbara terealisasi dengan baik. Harapannya, dengan adanya penempatan dana tersebut semakin banyak pelaku usaha yang mendapat modal kerja sehingga ekonomi bisa bergerak lebih cepat.

"Dalam sebulan ini, persis hari ini sudah satu kali. Ini sudah on track, sehingga aktivitas ekonomi bekerja lagi. Tenaga kerjanya bisa bekerja lagi. Ini yang kita harapkan jadi stimulus yang menghasilkan multiplier effect," kata Febrio.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan stimulus berupa penjaminan kredit modal bagi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Dua BUMN menjadi pelaksana penjaminan kredit tersebut, yaitu Jamkrindo dan Askrindo.

"Skema penjaminan kredit modal kerja, ini cukup disambut UMKM dan kita akan siapkan untuk koorporasi. UMKM belum satu bulan dijalankan, saat ini yang sudah mengajukan penjaminan Rp 31 triliun kredit modal kerja baru ini diajukan perbankan untuk UMKM. Ini semua kredit yang masuk mayoritas Rp 50 juta," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber; Merdeka.com