Sri Mulyani: Tak Ada Aktivitas, Sosial Ekonomi Indonesia Bisa Mati

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). APBN 2019, penerimaan negara tumbuh 6,2 persen dan belanja negara tumbuh 10,3 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Tim Penanganan Dampak Covid-19 yang dibentuk Presiden Joko Widodo bertugas selaiknya gas dan rem dalam proses pemulihan ekonomi.

Sebab tim sebelumnya hanya berfokus pada masalah kesehatan yang mengakibatkan melambatnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Namun hal ini tidak bermakna mengabaikan penanganan Covid-19 dari aspek kesehatan. Sebab hingga kini, masalah kesehatan masih belum selsai lantaran vaksin belum juga ditemukan.

"Tantangan ini belum selesai, namun sosial ekonomi sangat lemah bahkan sampai akan mati kalau kita enggak melakukan aktivitas ekonomi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyan di Jakarta, Jumat (24/7).

Tim ini, kata Sri Mulyani, akan melakukan sinkronisasi aspek kesehatan dan aspek ekonomi dalam penanganan pandemi. Semua dilakukan untuk percepatan pemulihan ekonomi.

Secara teknis memang proses ini dimotori oleh Erik Tohir. Namun, ada sejumlah menteri koordinator dan menteri lainnya yang menjadi anggota komite. Salah satunya Sri Mulyani sebagai anggota komite.

Tim ini sangat diperlukan lantaran, pemulihan ekonomi tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Untuk kembali pada kondisi semula perlu ada tim khusus yang menangani secara fokus.

"Fokusnya tim ini pada impementasi. Kita ini mikirinnya sampai 2-3 tahun ke depan. Termasuk pada APBN 2021 juga sudah kita mulai bahas di DPR," kata Sri Mulyani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Penerimaan pajak 2019 disebut loyo. Tahun ini Sri Mulyani akan keluarkan jurus untuk genjot pajak.

2 dari 2 halaman

Rancangan APBN 2021

Pemerintah dan DPR Bahas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan — Menkeu Sri Mulyani saat rapat kerja gabungan bersama BPJS dan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Rapat membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan, data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan peran pemda dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pembahasan ini juga sudah dilakukan bukan hanya denga. DPR tetapi juga dengan para menteri di kabinet. Dalam rancangan APBN 2021 banyak hal baru yang perlu diantisipasi dalam menghadapi ketidakpastian ini. Sehingga perlu dipikirkan bersama dalam kondisi kedaruratan ini.

"Kita harapkan dengan Menko, Bappenas dan Ketua Komite ini bisa disinkronkan sehingga dalam pelaksanaannya itu bisa dimonitor dan dieksekusi," kata dia.

Secara spesifik dalam hal ini Sri Mulyani mengatakan fokus utama yang harus diselesaikan Erik pada pemulihan ekonomi di 8 provinsi yang paling terdampak. Menteri BUMN ini harus bisa memastikan implementasi pemulihan sektor ekonomi berjalan dengan baik.

Jika terjadi hambatan harus segera diselesaikan. Tentunya hal ini perlu menggunakan pendekatan khusus yang berubah-ubah sesuai dengan keadaan.

Begitu juga dengan aspek kesehatan dengan berbagai skenario yang harus disiapkan jika vaksin sudah ditemukan. Proses produksi dan distribusi juga perlu menjadi perhatian.

"Komite itu harus tahu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dan terus melakukan antisipasi jika memang virus masih belum bisa ditemukan," katanya mengakhiri.

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
ekonomi
Bisnis
Ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan.
Lihat Selengkapnya
ekonomi
Aktivitas ekonomi