Pemerintah Mulai Hitung Kekayaan Intelektual dan Aset Tak Berwujud

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mulai menghitung nilai Barang Milik Negara (BMN) berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Aset Tidak Berwujud (ATB). Hal ini sebagai upaya mendorong eksistensi kekayaan intelektual melalui penyusunan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual (SNKI).

DJKN mengidentifikasi hak kekayaan intelektual (HKI) atau aset tidak berwujud bernilai ekonomi tinggi sebagai barang milik negara karena dinilai dapat menjadi lokomotif pendapatan negara. Dengan diketahuinya nilai wajar BMN berupa HKI/ATB, pemerintah dapat mengelola aset tersebut secara lebih optimal.

“Setelah kami petakan, bagaimana meningkatkan nilai tambah ini dan bagaimana mengoptimalisasi pemanfaatan barang milik negara berupa HKI itu,” kata Direktur Penilaian DJKN Kurniawan Nizar dalam media briefing DJKN, Jumat (24/7/2020).

Nizar memaparkan, sejak 1992 hingga 2014, di Indonesia terdapat 1.209 paten di dalam negeri dan 1.038 paten sederhana. Daya saing perekonomian suatu negara yang berkembang, kata Nizar, tidak lagi mengandalkan sumber daya alam sebagai nilai jual dan pemasukan negara.

“Hak kekayaan intelektual yang dimiliki dapat menjadi lokomotif pendapatan negara. Kekayaan intelektual memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian suatu negara,” papar dia.

Nizar menyebutkan, HKI atau aset tidak berwujud di antaranya meliputi merek dagang, hak paten atau hak lisensi yang dikenal luas masyarakat memiliki nilai bisnis yang besar. Sebagai contoh, ia menyebutkan beberapa merek kenamaan seperti Microsoft, yang dalam neracanya memiliki aset tidak berwujud mencapai 90 persen.

Contoh lain, valuasi perusahaan berbasis aplikasi digital seperti Gojek yang lebih tinggi dibandingkan aset yang dimiliki BUMN seperti Garuda Indonesia.