Sukses

6 Menteri dengan Anggaran Tertinggi Dipanggil ke Istana, Ada Apa?

Enam kementerian dengan anggaran tertinggi menjadi yang pertama dipanggil Presiden Jokowi ke Istana.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Presiden Joko Widodo telah memanggil semua menteri untuk menyamakan frekuensi dalam bertindak menggunakan anggaran di masing-masing kementerian.

Enam kementerian dengan anggaran tertinggi menjadi yang pertama dipanggil. Kemudian memanggil enam kementerian dengan anggaran tertinggi setelahnya.

"Enam kementerian dengan anggaran tertinggi dipanggil ke istana," kata Sri Mulyani dalam program Live To The Poin di akun Youtube Kumparan, Jakarta, Jumat (24/7).

Dalam pertemuan tersebut Sri Mulyani mengatakan Presiden meminta para menteri untuk bekerja dengan pandangan dalam kondisi krisis. Sebab semua lembaga negara harus bekerja dengan ritme dan standar yang sama.

"Kita harus bekerja sense of crisis, feeling dan frekuensi harus sama," kata Sri Mulyani.

Para menteri harus bisa bekerja dengan cara di luar kebiasaan (extraordinary) dalam mengelola keuangan. Tidak perlu khawatir nanti akan menjadi temuan di kemudian hari karena dalam pelaksanaannya sudah dipayungi oleh undang-undang.

Sri Mulyani mengakui, yang dihadapi para menteri sangat rumit. Mereka tersandera SOP yang telah ditetapkan sehingga dalam implementasi harus menunggu mekanisme yang ada.

"Memang rumit, tapi kita enggak boleh tenggelam dalam kerumitan ini," kata dia.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pengelolaan Keuangan

Satu sisi dalam pelaksanaanya pengelolaan keuangan harus tertib dan tetap efisien. Namun itu tidak berarti menjadi rumit, lamban dan bertele-tele. Lalu berakhir dengan eksekusi tidak sesuai dengan urgensi kriss

Meski begitu para menteri harus bergerak cepat dengan tetap mematuhi rambu-rambu yang telah digariskan oleh BPK. Untuk itu, Jokowi juga memanggil pihak terkait seperti BPK, KPK, Kepolisian hingga Jaksa Agung untuk menyamakan persepsi. Sehingga dikemudian hari, jika terjadi temuan , semua itu dilakukan atas dasar kegentingan memaksa.

"Sinkronisasi ini yang betul-betul diupayakan, semua pihak diundang, tujuannya agar birokrat enggak merasa kekhawatiran besar," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.