Menteri Tjahjo Ingin Praja IPDN Tak Hanya Isi Jabatan Administrasi

Praja IPDN menggelar apel sebelum terjun membantu korban gempa di Bogor

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meminta para calon wisudawan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk mempelajari ilmu-ilmu lain di luar materi yang didapat selama masa perkuliahan.

"Adik-adik, tolong luangkan waktu untuk mencari ilmu tambahan di bidang lain. Tidak hanya melulu yang berkaitan dengan administrasi dan tata kelola pemerintahan, tapi juga kuasai bidang lain, seperti IT dan lain sebagainya," imbuh Tjahjo dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7/2020).

Praja IPDN dikatakan lulus dengan latar belakang pendidikan S-1 dan D-IV, sehingga secara prinsip telah memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya masing-masing.

Adapun bidang keilmuan yang dikuasai antara lain mengenai otonomi daerah, keuangan daerah, administrasi wilayah, hingga ilmu terkait politik dan pemerintahan umum.

"Ini yang saya kira sudah ditata oleh IPDN dengan baik, sehingga lulusan IPDN diharapkan tidak mengisi jabatan administrasi," sambungnya.

Saksikan video di bawah ini:

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, sudah memberikan disiplin keras terhadap Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

2 dari 2 halaman

Jadi PNS Berkualitas

Pelantikan praja muda IPDN — Sebanyak 1.608 praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan 30 Tahun 2019 dilantik di Kampus IPDN, Kamis (31/10/2019). (Liputan6.com/Huyogo Simbolon)

Lulusan IPDN yang akan disebar ke berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dapat menjadi PNS berkualitas yang kaya ilmu. Tentunya, ini berkaitan langsung dengan quick wins dari reformasi birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah.

Menurut dia, PNS berkualitas didukung dengan proses tata kelola yang cepat sehingga menghasilkan birokrasi yang baik, bersih, sederhana, dan fleksibel. Hal ini kemudian akan menghasilkan pelayanan publik yang prima dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Dijelaskannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin reformasi birokrasi untuk dapat mempercepat proses pengambilan keputusan yang dilakukan lebih fleksibel.

Selain itu, PNS diminta juga untuk kerja keras, adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan global dan transformasi digital. Sehingga birokrasi menjadi lebih dinamis, profesional, efektif, dan efisien dalam melayani publik di semua bidang, serta dapat membangun koordinasi antar-instansi dengan lebih cepat.

"Kunci dari birokrasi adalah memberikan pelayanan publik yang prima," ujar Tjahjo.