Laporan Keuangan 2019 Kementerian ESDM Raih WTP dari BPK

Liputan6.com, Jakarta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2019.

Sementara untuk atas Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS Tahun 2019, BPK memberikan simpulan Sesuai Kriteria Dengan Pengecualian.

“BPK memberikan penekanan bahwa di sisi pendapatan, BPK masih menemukan adanya pengelolaan PNBP Sumber Daya Alam (SDA,) yang belum memadai antara lain aplikasi e-PNBP belum sepenuhnya dapat diandalkan,” kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun, di Kantor Kementerian ESDM, di Jakarta, Kamis (23/7/2020).

Sehingga dapat menyebabkan potensi pendapatan belum diterima, perhitungan pendapatan tidak tepat, dan denda kurang diterima.

BPK juga menemukan permasalahan signifikan lainnya seperti proses serah terima atas Barang Milik Negara (BMN), untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang belum optimal, serta proses Penyertaan Modal Negara Kementerian ESDM kepada PT Pertamina (Persero) berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) berlarut-larut.

“Atas permasalahan tersebut BPK telah memberikan rekomendasi kepada Menteri ESDM agar melakukan langkah-langkah perbaikan,” katanya.

Ini antara lain menyempurnakan aplikasi e-PNBP dengan memperbaiki dan melengkapi fitur, untuk mengakomodasi kebutuhan proses bisnis PNBP SDA, serta mengevaluasi perhitungan pada aplikasi tersebut.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan Menteri ESDM agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Dan Pejabat Eselon I, terkait untuk segera melakukan inventarisasi permasalahan dalam rangka percepatan serah terima Barang Persediaan, yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemda serta melakukan percepatan upaya penyelesaian penyertaan modal negara.

Isma menambahkan, agar Menteri ESDM dalam pelaksanaan tugasnya menggunakan sistem aplikasi dan database yang valid, serta mengintegrasikan sistem-sistem aplikasi tersebut sehingga monitoring pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara real time.

BPK berharap sistem teknologi informasi Kementerian ESDM dapat menyediakan dokumen digital mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan anggaran.

Sehingga BPK juga dapat memanfaatkannya untuk keperluan pemeriksaan, termasuk database pengelolaan perizinan pada sektor migas, minerba, ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.