Cegah Investasi Bodong, Pengawasan Koperasi Diperketat

Ilustrasi Investasi bodong (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM menekankan pentingnya penguatan pengawasan koperasi, untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam menjalankan usaha.

"Salah satu yang dilakukan ke depan adalah, pertama, dukungan regulasi, berupa, pertama, RUU Perkoperasian dan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dimana Kemenkop dan UKM memberikan tiga usulan penambahan rumusan RUU Cipta Kerja," Kata Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, dalam keterangannya, Selasa (21/7/2020).

Kemenkop-UKM Kumpulkan Data 13,4 Juta K-UMKM hingga 2023

Usulan tersebut yakni pengaturan sistem pengawasan koperasi, penetapan lembaga penjamin simpanan anggota koperasi, dan penetapan adanya sanksi pidana dan denda.

Kedua, pelaksanaan pengawasan dengan standar yang sama, terintegrasi, dan digitalisasi, melalui regrouping eksisting regulasi terkait kelembagaan dan usaha koperasi berbasis potensi risiko (Buku I, II, III, IV), Good Corporate Governance, dan kinerja.

Ketiga, percepatan pengisian jabatan fungsional pengawas koperasi provinsi/ kabupaten/kota. Keempat, penguatan kerja sama dengan otoritas pengawas lain seperti Ombudsman, BI, PPATK, OJK, KPPU, dan POLRI.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bagi yang merasa jadi korban penipuan investasi bodong segera melapor ke Satgas Waspada Investasi. Masyarakat bisa mengirimkan email ke waspadainvestasi@ojk.go.id.

2 dari 2 halaman

Gandeng Satgas Waspada Investasi

Oleh karena itu, dalam rangka menanggulangi praktik investasi ilegal, pemerintah membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) yang beranggotakan tiga belas Kementerian dan Lembaga.

Cakupan kerja SWI meliputi fungsi pencegahan (edukasi, pemantauan kegiatan investasi ilegal, dan koordinasi antar anggota) dan penanganan (penghentian aktivitas entitas investasi ilegal, publikasi melalui Siaran Pers, pemblokiran situs dan aplikasi, dan penyampaian laporan informasi untuk proses penegakan hukum).

"Literasi masyarakat merupakan kunci pemberantasan praktik investasi ilegal. Kewaspadaan masyarakat didorong melalui kampanye Check 2 L: Legal dan Logis, dimana masyarakat didorong untuk memahami risiko sebelum menggunakan layanan suatu lembaga keuangan," pungkasnya.

Investasi
Bisnis
Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.
Lihat Selengkapnya
Investasi
koperasi
Organisasi
Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama.
Lihat Selengkapnya
koperasi
Satgas Waspada Investasi
Organisasi
SWI merupakan singkatan dari Satgas Waspada Investasi.
Lihat Selengkapnya
Satgas Waspada Investasi
Kementerian Koperasi dan UKM
Organisasi
Kementerian Koperasi dan UKM adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Koperasi dan UKM