Sukses

Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Capai Rp 5.981 Triliun

Bank Indonesia mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia pada akhir mei sebesar USD 404,7 miliar

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia pada akhir Mei sebesar USD 404,7 miliar atau setara dengan Rp 5.981 triliun (kurs 14.780 / dolar AS). Angka ini masih tetap terkendali dengan struktur yang sehat.

"Utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD 404,7 miliar pada akhir Mei 2020," kata Kepala Departemen Komunikasi, Bank Indonesia, Onny Widjanarko dalam siaran persnya, Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Dari jumlah tersebut, Onny merincikan utang luar negeri sektor publik yakni pemerintah dan bank sentral sebesar USD 194,9 miliar. Sementara utang luar negeri swasta termasuk BUMN sebesar USD 209, 9 miliar.

Untuk itu, utang luar negeri Indonesia tumbuh 4,8 persen (yoy). Lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2020 sebesar 2,9 persen (yoy).

Kondisi ini dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto utang luar negeri, baik Pemerintah maupun swasta. Selain itu, penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan utang luar negeri berdenominasi Rupiah.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Utang Luar Negeri Pemerintah Juga Naik

Lebih rinci Onny menjelaskan utang luar negeri Pemerintah meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi utang luar negeri Pemerintah pada akhir Mei 2020 tercatat sebesar 192,1 miliar dolar AS atau tumbuh 3,1 persen (yoy).

Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh arus modal masuk pada pasar Surat Berharga Negara (SBN). Ini seiring dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan tingginya daya tarik aset keuangan domestik. Termasuk terjaganya kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Sentimen positif ini membawa pengaruh pada turunnya tingkat imbal hasil SBN. Sehingga biaya utang Pemerintah dapat ditekan.

"Pengelolaan ULN Pemerintah dilakukan secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas yang saat ini dititikberatkan pada upaya penanganan wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional" kata dia.

Sektor prioritas tersebut mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,4 persen dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,4 persen), sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen), serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,6 persen).

 

3 dari 3 halaman

Utang Luar Negeri Swasta Juga Naik

Sementara itu, utang luar negeri swasta meningkat didorong ULN perusahaan bukan lembaga keuangan. PAda akhir bulan Mei 2020, utang luar negeri swasta tumbuh 6,6 persen. Lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yakni 4,4 persen.

"ULN swasta pada akhir Mei 2020 tumbuh sebesar 6,6% (yoy)," kata Onny.

ULN perusahaan bukan lembaga keuangan meningkat sebesar 8,9 persen (yoy), di tengah kontraksi ULN lembaga keuangan sebesar 0,8 persen (yoy). Beberapa sektor dengan pangsa ULN terbesar, yakni mencapai 77,3 persen dari total ULN swasta. Sektor-sektor tersebut yaitu jasa keuangan & asuransi, sektor pertambangan & penggalian, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara dingin (LGA), dan sektor industri pengolahan.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," kata Onny.

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Mei 2020 sebesar 36,6 persen. Sedikit meningkat dibandingkan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 36,2 persen.

Meskipun meningkat, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 89 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Onny menambahkan peran ULN juga terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan. Tentu saja dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.