Sukses

Hambat Distribusi Logisitk, Pemerintah Diminta Berantas Pungli

Komisi V DPR RI mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan sektor logistik

Liputan6.com, Jakarta - Komisi V DPR RI mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan sektor logistik nasional untuk memperlancar arus distribusi barang di tengah pandemi Covid-19, sekaligus menyelamatkan ekonomi bangsa dari jurang resesi.

Pembenahan itu bukan hanya dari sisi aturan atau kebijakan baru, tapi difokuskan pada aksi nyata di lapangan yang terpadu dengan berbagai pemangku kepentingan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie menilai pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk memulihkan dan menyelamatkan ekonomi bangsa salah satunya dengan memprioritaskan pembenahan di sektor logistik. “Ekonomi negeri ini perlu dijaga jangan sampai resesi.

Pemerintah memiliki tugas yang berat untuk itu di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Salah satunya dengan menghilangkan hambatan distribusi barang dan logistik agar ekonomi dapat berputar lebih cepat,” ujarnya di Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Syarif juga telah mendengar sejumlah keluhan dari asosiasi logistik terkait hambatan-hambatan yang terjadi secara riil di lapangan.

“Pungutan liar (pungli) masih marak, begal merajalela, kelangkaan BBM di daerah. Ini kan tugas pemerintah. Disikat saja semuanya, biar beres dari akar-akarnya,” tegasnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Aspirasi Masyarakat

Menurut anggota Fraksi Partai Nasdem ini, Komisi V DPR RI terus memantau aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan terutama terkait hambatan-hambatan di sektor distribusi barang dan logistik.

“Sektor logistik dan distribusi barang ini salah satu ‘urat nadi’ ekonomi, yang berfungsi untuk mendistribusikan kebutuhan pokok. Karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah perlu memberikan kemudahan, keistimewaan, dan memperlancar arus barang,” ungkapnya.

Sebelumnya kalangan pengusaha logistik yang terhimpun dalam Ikatan Pengusaha Cargo Nusantara (IPCN) menilai ada tiga masalah krusial yang menjadi penghambat sektor logistik dan distribusi barang di Indonesia. Ketiga masalah krusial itu adalah merajalelanya pungutan liar (pungli), kelangkaan pasokan BBM khususnya solar di daerah, serta keamanan truk logistik selama perjalanan.

“Yang namanya pungli kan bisa setengah resmi, bisa setengah tidak resmi. Ini wilayah abu-abu. Mestinya, dengan adanya Instruksi Presiden tentang penataan ekosistem logistik, seluruh pungli bisa ditertibkan dan kami mendukung sepenuhnya,” ujar Ketua IPCN Beni Syarifudin di Jakarta.

Masalah kedua, ungkap Beni, berkenaan dengan kelangkaan solar di daerah. Dia menerima banyak keluhan dari supir-supir truk logistik yang kesulitan mendapatkan pasokan solar di daerah. “Misalnya saat truk-truk logistik ingin melintas dari Makassar ke Kendari atau Manado. Setelah keluar dari Makassar, mereka sulit dapat solar. Kondisi kelangkaan solar di sejumlah daerah, sering membuat distribusi barang mengalami keterlambatan. Kan jadinya tidak kompetitif, perekonomian kita tidak bisa bergerak cepat kalau distribusi barangnya tidak lancar,” ucapnya.

Masalah ketiga, menurut Beni, terkait keamanan di daerah terutama karena maraknya aksi pembegalan di jalan. Dia mencontohkan kondisi di Sumatera yang sudah sangat parah. “Begal-begal berkeliaran secara bebas. Terkadang supir sudah lewat jalan tol, masih dibegal juga. Tol Lampung ke Palembang termasuk, sehingga kami minta perhatian pemerintah karena para begal itu bebas beroperasi di jalan tol. Para begal itu mengejar truk dan meminta uang secara paksa,” ungkapnya.

Beni berharap pemerintah perlu terus melakukan upaya konkret untuk terus memperbaiki industri logistik di tanah air termasuk mengatasi berbagai hambatan tersebut sehingga perekonomian bisa ikut bergerak cepat apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.