Sri Mulyani: Bansos Diperluas untuk Lindungi 60 Persen Populasi Terbawah

DPR dan Menteri Keuangan Bahas RUU Prioritas 2020 — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat konsultasi dengan DPR di Ruang Pansus B, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/12). Rapat membahas program Omnibus Law dan RUU Prolegnas Prioritas tahun 2020 terkait keuangan dan perkembangan makro fiskal dan keuangan negara. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah memperluas bantuan sosial (bansos) dalam program jaring pengaman sosial. Perluasan ini dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perluasan bantuan sosial (bansos) dilakukan lantaran pandemi Covid-19 mempengaruhi penghasilan sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perluasan menjadi salah satu upaya untuk menekan angka kemiskinan.

OJK Setop Kebijakan Restrukturisasi COVID-19 di Sektor PVML Mulai Hari Ini 17 April 2024

"Jadi perlindungan sosial di Indonesia sudah diperluas karena pandemi ini," kata dia dalam Indonesia Economic Prospect Report, secara virtual, Kamis (16/7/2020).

Sri Mulyani menambahkan, program perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah setidaknya dapat melindungi lebih dari 60 persen populasi terbawah. Apalagi alokasi dana desa tahun ini diprioritaskan untuk transfer ke rumah tangga ekonomi bawah.

"Ini adalah segilintir dari bantuan sosial (bansos) yang kami jalankan. Covid tidak akan selesai sampai akhir tahun, sampai akhir tahun 2020, Maret-Desember banyak program akan dinikmati oleh kelompok sasaran," kata dia.

2 dari 3 halaman

Stimulus untuk UMKM dan Korporasi

Rapat Perdana, Sri Mulyani - DPR Evaluasi Kinerja 2019 dan Rencana 2020 — Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (4/11/2019). Ini merupakan rapat perdana Menkeu dengan Komisi XI DPR RI. (Liputan6.com/JohanTallo)

Selain perlindungan sosial, Bendahara Negara ini mengatakan pemerintah juga melakukan program dukungan kepada UMKM dan korporasi. Program yang mendukung kelompok bawah ini berpotensi untuk dilanjutkan pada tahun 2021 mengingat belum ada yang mengetahui kapan pandemi ini berakhir.

"Dalam proses merancang APBN 2021 dan banyak program yang sudah diluncurkan di 2020 dan akan dievaluasi berapa yang akan dilanjutkan dan kelompok sasaran, dan ini kami diskusikan dengan parlmen dan dokumennya sudah kami masukan, dan masih ada waktu ini sudah efektif ini sudha baik," jelasnya.

3 dari 3 halaman

Perbarui data

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Realisasi defisit APBN pada Januari lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu mencapai Rp37,7 triliun. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelum dilanjutkan, Sri Mulyani juga meminta kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri untuk membaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ssbab, DTKS akan menjadi acuan satu-satunya pemerintah dalam menyalurkan program perlindungan sosial maupun subsidi energi ke depannya.

"kami meminta Kemensos dan Kemendagri untuk memberikan insentif dan Kemekeu mendorong pemberian insentif kepada pemda agar mereka bisa mengaupdate data tumah tangga dan datanya bisa ditingkatkan lagi," ungkapnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Bansos
Peristiwa
Bantuan sosial (bansos) adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar masyarakat dapat meningkatkan taraf kesejahteraan.
Lihat Selengkapnya
Bansos
bantuan sosial
Stimulus