Bank Dunia Sebut UU Omnibus Law Bakal Selamatkan Ekonomi Indonesia

Wordcloud kata-kata dengan frekuensi tertinggi dari twit tentang omnibus law. Kredit: WordCloud by Jason Davies

Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia (World Bank) menyatakan ada 3 kunci untuk kembali membangkitkan ekonomi Indonesia, salah satunya dengan mengesahkan Undang-undang omnibus law.

“Kami melihat reformasi prioritas untuk bisa membangun jalan menuju pemulihan prioritas pertama dalam tantangan kami adalah kita menggalakkan undang-undang omnibus law, sehingga kita bisa meniadakan hambatan sehingga bisa mengundang investasi untuk masuk ke Indonesia,” kata Country Director World Bank Indonesia-Timor Satu Kahkonen, dalam Indonesia Economic Prospects, Kamis (16/7/2020).

Menurutnya dengan memberikan dan meniadakan hambatan dalam investasi, maka UU omnibus law bisa menjadi sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis.

Namun sebelum kebijakan ini bisa diadopsi, maka penting sekali untuk diatur dan diaudit dengan baik. Sehingga UU Omnibus Law bisa berfungsi dengan efektif.

Kunci reformasi kedua, yakni reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggalakkan investasi Indonesia, yang saat ini masih mengalami kesenjangan besar pada ranah infrastruktur.

“Masih mencapai USD 1,36 triliun, jadi kesenjangan ini masih sangat senjang sekali, tidak serta merta ditutup hanya berdasarkan dana publik, Indonesia harus mampu memobilisasi keuangan dari sektor swasta,” katanya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah menyerahkan surat presiden dan naskah akademik Omnibus Law RUU Cipta Kerja kepada DPR RI. Ketua DPR Puan Maharani menerima langsung naskah itu dari 6 menteri yang datang.

2 dari 2 halaman

Peran BUMN

Gedung Kementerian BUMN (dok: Humas KBUMN)

Karena BUMN memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan infrastruktur, namun pada saat yang bersamaan juga memberikan efek crowding bagi private sector.

Selain itu, limit fiskal pemerintah juga membuat BUMN beralih pada pembiayaan berbasis utang, alhasil pembiayaan juga masih menghadapi tantangan.

“Oleh karena itu, reformasi BUMN agar menjadi katalis dalam partisipasi sektor swasta akan menjadi kunci untuk terus menggalakkan upaya dalam ranah infrastruktur,” ujarnya.

Kunci ketiga, sebagai bentuk prioritas reformasi adalah akselerasi kebijakan pajak. Kata Kahkonen, Slowdown di ranah ekonomi tentu saja akan berdampak pada publik spending, artinya perlu ada belanja prioritas untuk kesehatan publik, bantuan sosial, pendidikan yang sangat diperlukan.

“Namun ini akan menjadi tantangan sendiri bagi credit rating Indonesia. Oleh karena itu reformasi pajak untuk bisa meningkatkan pendapatan menjadi sangat penting sekali agar bisa memfasilitasi public spending yang sehat. Tidak ada di dunia yang bisa mencapai breket income tinggi apabila tax to rationya hanya 1 digit saja,” pugnkasnya.