Pandemi Covid-19 Tak Surutkan Kinerja Sektor Energi

Liputan6.com, Jakarta Menteri ESDM Arifin Tasrif mengambil berbagai kebijakan strategis di sektor sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), agar dapat meningkatkan daya saing dan meningkatkan perekonomian nasional.

Langkah yang diambil antara lain, menerbitkan perubahan Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Konversi pembangkit listrik diesel ke gas.

Hal yang paling signifikan yaitu implementasi penyesuaian harga gas bumi untuk industri tertentu agar dapat meningkatkan daya saing dan meningkatkan perekonomian nasional.

"Amanah Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, baik untuk industri maupun untuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah dilaksanakan, hal ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional," ungkap Arifin, di Jakarta, seperti dikutip Kamis (16/7/2020).

Diketahui, terdapat 197 pengguna gas bumi dari perusahaan yang bergerak di industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan industri sarung tangan karet yang menikmati penyesuaian harga gas bumi menjadi USD6 per Millions British Thermal Units (MMBTU).

"Penurunan harga gas tersebut juga diterapkan untuk sektor kelistrikan. Menyediakan listrik yang terjangkau bagi masyarakat juga mendukung pertumbuhan industri. Kebijakan ini tidak akan mengurangi besaran penerimaan kontraktor migas dan tidak menambah beban keuangan negara. Tidak hanya di sektor energi, namun sektor lainnya, seperti petrokimia, keramik, kaca, dan industri sarung tangan karet juga merasakan manfaat dari penurunan harga gas ini. Ini akan mendorong daya saing industri," imbuh Arifin.

Diketahui, hingga akhir Juni lalu, total volume gas bumi yang telah mengalami penyesuaian harga, baik untuk industri tertentu maupun untuk kelistrikan mencapai 1.223,03 BBTUD.

Beleid Baru Minerba

Pengelolaan mineral dan batubara (minerba) juga memasuki era baru usai terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain kepastian divestasi 51 persen, hilirisasi mineral guna meningkatkan nilai tambah dan prioritas penawaran area tambang bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), UU ini digadang-gadang menjawab tantangan kelestarian lingkungan.

Sanksi telah menunggu jika pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus yang izin usahanya dicabut atau berakhir tidak melaksanakan reklamasi/pascatambang atau tidak menempatkan dana jaminan reklamasi/pascatambang. Hukumannya dapat dipidana paling lama lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Selain sanksi pidana, pemegang IUP dan IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya. Harapannya, tidak ada lagi lubang-lubang bekas tambang yang terbengkalai, pencemaran lingkungan bisa dihindarkan.

Saat ini, aturan pendukung UU Minerba berupa Peraturan Pemerintah (PP) tengah dibahas dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan pemerintah daerah.

Berdasarkan informasi, rancangan PP tersebut juga akan dibahas di berbagai forum dengan melibatkan akademisi, praktisi hingga asosiasi.

"UU Minerba ini telah mengakomodir berbagai pihak dan masukan untuk memberikan kepastian usaha, investasi dan peningkatan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara," ungkap Arifin.

Tonton Video Ini