Menaker Ajak Semua Pihak Jamin Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

Bahas Nasib Pekerja Terimbas Corona, Menaker Raker dengan DPR — Menaker Ida Fauziyah mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Rapat juga membahas langkah strategis pemerintah dalam penciptaan lapangan pekerjaan pada tahun 2021 pada proyek strategis nasional dan UMKM. (Liputan6.com/JohanTallo

Liputan6.com, Jakarta - Sektor domestic worker, khususnya Pekerja Rumah Tangga (PRT) telah memberi kontribusi yang tidak sedikit bagi perekonomian nasional. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengingatkan agar perlindungan bagi PRT, khususnya PRT perempuan menjadi perhatian bersama.

"Perlindungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk tanggung jawab lingkungan di mana PRT tersebut bekerja," kata Ida dalam Webinar "Pentingnya UU Perlindungan PRT Untuk Perempuan Indonesia" bersama KOWANI, Senin (13/7/2020).

Eksekusi Mati Pertama 2024, Singapura Gantung WN Bangladesh Pembunuh ART WNI

Menaker menjelaskan, PRT berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Sehingga sudah selayaknya pekerja yang berprofesi sebagai PRT mendapatkan perlindungan yang layak.

Menurutnya, pelindungan tersebut untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan, serta pengakuan tanpa diskriminasi.

"Hal ini untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan," jelasnya Menaker.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menaker (Menteri Ketenagakerjaan), Ida Fauziyah menjawab polemik terkait PHK dan THR yang terjadi di era pandemi Corona Covid-19. Di ajang sharing session yang digelar liputan6.com dan vidio, menaker buka-bukan tentang strategi yang dilakukan kement...

2 dari 3 halaman

2 Isu

Ida Fauziyah. (Foto: Dok. Biro Humas Kemnaker)

Kemudian Menteri Ida menambahkan, dalam hal perlindungan PRT, ada 2 isu krusial. Pertama, terkait perjanjian kerja antara PRT dengan pemberi kerja.

Dengan perjanjian kerja yang jelas maka akan disepakati tentang jam kerja. Hak dan kewajiban, libur dan cuti, potensi bahaya yang muncul, jaminan sosial, dan sebagainya.

Kedua, penegakan hukum norma kerja, di mana norma kerja tersebut akan merujuk pada perjanjian kerja. Hal-hal yang muncul yang merugikan PRT itu karena berangkat dari tak adanya perjanjian kerja.

3 dari 3 halaman

Komitmen Pemerintah

Demikian ia juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi PRT. Hal tersebut ditunjukkan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Permenaker ini mengatur diantaranya tentang perjanjian kerja, kewajiban PRT dan pemberi kerja, jam kerja, jaminan THR dan jaminan sosial kesehatan, dan batas usia mininum PRT.

"Untuk itu saya mengajak kepada semua, mari lindungi PRT, stop kekerasan PRT yang kita mulai dari diri kita dan keluarga kita," pungkasnya.