Gagal Jadi Deputi Gubernur BI, Aida dan Juda Agung Bisa Coba Lagi di 2022

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 13 Jul 2020, 19:30 WIB
Diperbarui 13 Jul 2020, 19:30 WIB
BI Kembali Pertahankan Suku Bunga Acuan di 5 Persen
Perbesar
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersiap menyampaikan hasil Rapat Dewan Gubernur (RGD) Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (19/12/2019). RDG tersebut, BI memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR) sebesar 5 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi XI DPR RI dalam rapat musyawarah yang digelar Senin, 13 Juli 2020 telah menetapkan Doni Primanto Joewono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih menggantikan Erwin Rijanto. Pengangkatan Doni sebagai Deputi Gubernur BI terpilih akan diresmikan dalam rapat paripurna.

Doni berhasil menyingkirkan dua calon lainnya yakni Aida S Budiman dan Juda Agung. Lantas, bagaimana nasib kedua calon tersebut?

Wakil Ketua Komisi XI DPR Eriko Sotarduga mengatakan, Aida dan Juda masih diberi kesempatan untuk mengajukan diri lagi pada dua tahun mendatang.

"Bagi yang belum, kepada dua sodara dan sodari ini karena pada saat yg akan datang juga akan ada lagi pemilihan Deputi Gubernur BI. Kalau tidak salah di 2022 dan 2023. Jadi peluang itu tetap ada," kata Eriko di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Mengutip informasi dalam laman resmi BI, ada tiga Deputi Gubernur yang akan habis masa jabatannya pada rentang waktu 2022-2023. Pertama yakni Sugeng, yang diangkat menjadi Deputi Gubernur BI pada 2017.

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/P Tahun 2016, Sugeng diambil sumpahnya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 6 Januari 2017. Masa jabatan Sugeng sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia adalah untuk periode 2017-2022.

Kedua yakni Rosmaya Hadi, yang ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145/P Tajun 2016. Rosmaya diambil sumpahnya pada 6 Januari 2017 dan akan habis masa jabatan pada 2022.

Sementara pada 2023, kursi deputi gubernur juga akan ditinggalkan Dody Budi Waluyo. Beliau diangkat pada posisi tersebut sejak April 2018.

Dody Budi Waluyo resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur BI pada tanggal 18 April 2018 sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/P Tahun 2018 tanggal 13 April 2018, untuk periode jabatan 2018-2023.

2 dari 3 halaman

Doni P Joewono Terpilih Jadi Deputi Gubernur BI Gantikan Erwin Rijanto

Doni P Joewono terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia
Perbesar
Doni P Joewono terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (dok: Bank Indonesia)

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI resmi menetapkan Doni Primanto Joewono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih untuk menggantikan posisi Erwin Rijanto. Doni menang bersaing dari dua calon lainnya, yakni Juda Agung dan Aida S Budiman.

"Doni P Joewono dipilih secara aklamasi dan musyawarah mufakat," kata anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno, Senin (13/7/2020).

 

Dengan keputusan ini, Doni akan berstatus sebagai Deputi Gubernur BI selama 5 tahun mendatang, yakni untuk periode 2020-2025.

Adapun Doni Primanto Joewono merupakan calon terakhir yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi XI pada Rabu (8/7/2020) kemarin.

Sebelumnya, ia merupakan Kepala Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) BI. Dalam pemaparannya, Doni menekankan fokus pada pemulihan ekonomi melalui digitalisasi.

Menurut dia, salah satu cara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yakni dengan berfokus pada pemanfaatan digitalisasi yang saat ini telah dilakukan.

Sebagai contoh, ia menyatakan elektronifikasi pemberian bantuan sosial (bansos) akan mempermudah masa pemulihan ekonomi dalam situasi krisis seperti yang terjadi saat ini.

"Digitalisasi mendorong elektronifikasi bansos sangat efektif. Apalagi dalam kondisi Covid-19, ini adalah untuk mendorong ekonomi, mendorong supaya bansos betul-betul diterima dan menggerakkan ekonomi," tuturnya.

Selain itu, Doni juga bakal mengoptimalkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 untuk memanfaatkan perkembangan digital. Dia menganggap BSPI 2025 memiliki titik keseimbangan dalam upaya mengoptimalkan peluang inovasi digital.

"Titik keseimbangan diperlukan supaya bisa mengoptimalkan peluang yang diusung oleh inovasi digital dan upaya memitigasi risiko. Bank Indonesia harus terus menerus mendorong Blueprint Sistem Pembayaran," ujar Doni.

 
3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓