Jokowi Revisi Perpres Kartu Prakerja, Peserta Wajib Kembalikan Biaya Pelatihan?

Selain itu, Ketentuan baru yang tak diatur dalam Perpres lama juga tertuang dalam pasal sebelumnya, yaitu Pasal 31A yang menyatakan bahwa pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan Kartu Prakerja tidak termasuk pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Pemberian dan pelaksanaan manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan tidak termasuk lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang jasa pemerintah," bunyi Pasal 31A dari salinan Perpres.

Dalam Perpres baru itu, anggota Komite Cipta Kerja bertambah menjadi 12 kementerian dan lembaga. Mulanya Komite Cipta Kerja hanya terdiri 6 anggota dengan Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan wakil adalah Kepala Staf Presiden.

Kini, dengan adanya Perpres baru, anggota Komite Cipta Kerja terdiri dari Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Ketenagakerjaan. Kemudian, Menteri Perindustrian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BPPN, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BPKP, dan Kepala LKPP.

Adapun kebijakan yang dikeluarkan Komite Cipta Kerja dan tindakan dari Manajemen Pelaksana sebelum terbit Perpres baru sah sepanjang didasarkan pada iktikad baik. Hal ini diatur dalam Pasal 31B Perpres tersebut.

Kebijakan yang dimaksud berupa kerja sama dengan platform digital, penetapan penerima Kartu Prakerja, program pelatihan yang telah dikurasi Manajemen Pelaksana dan dipilih penerima Kartu Prakerja, besaran biaya program pelatihan, insentif yang dibayarkan ke penerima Kartu Prakerja, dan besaran biaya jasa yang dikenakan platform digital ke lembaga pelatihan.