Pentingnya Komisaris BUMN dari Pejabat Pemerintah

Gedung Kementerian BUMN (dok: Humas KBUMN)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir hingga kini masih menempatkan sejumlah perwakilan pejabat pemerintah sebagai komisaris di beberapa BUMN. Hal ini dinilai positif dalam menjaga marwah BUMN sebagai perusahaan milik negara.

Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan) Indonesia, Wignyo Prasetyo menjelaskan adanya pejabat pemerintah sebagai komisaris BUMN harusnya disikapi positif.

Hal ini tak lain untuk memaksimalkan pengawasan kepentingan negara dan juga rakyat. Apalagi penempatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah yang merupakan pemegang saham.

“Penunjukkan komisaris dari pejabat pemerintah di BUMN adalah untuk memastikan kepentingan pemegang saham yakni pemerintah. Maka kewenangannya didelegasikan kepada pejabat pemerintah yang ditugaskan untuk menempati posisi komisaris,” papar Wignyo dalam tulisannya, Sabtu (11/7/2020).

Selain itu, penempatan pejabat pemerintah sebagai komisaris di sejumlah BUMN dinilai tidaklah menyalahi aturan selama memiliki kompetensi. Pejabat pemerintah juga mempunyai sistem kerja komando yang patuh dan loyal terhadap atasannya, termasuk negara.

“Komisaris BUMN dari pejabat pemerintah ini sangat penting untuk mengawasi kepentingan negara secara maksimal sehingga nantinya peran BUMN benar-benar dapat bermanfaat buat rakyat banyak. Apalagi pejabat pemerintah mempunyai sistem kerja komando, dimana mereka sangat loyal terhadap atasannya atau negara,” jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri BUMN Erick Thohir mendatangi kantor KPK bertemu dengan pimpinan lembaga tersebut Erick enggan merinci isi pembicaraannya kepada wartawan. Dirinya hanya mengatakan berdiskusi mengenai pemulihan ekonomi nasional atau PEN.

2 dari 3 halaman

Kritisi Polemik yang Berkembang

20160725-Gedung Kementrian BUMN-AY — Gedung Kementrian BUMN. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dia justru mengkritisi adanya polemik penunjukkan komisaris di BUMN dari unsur pemerintah. Dugannya, isu ini digulirkan adanya usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap BUMN oleh pihak-pihak tertentu.

"Resistensi penempatan personel dari unsur pemerintah di tubuh BUMN ini begitu kuat. Kita juga harus cermat, sepertinya ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap instrumen negara seperti BUMN," ungkap Wignyo.

"Ini bagian dari pelemahan peran negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," ucapnya menambahkan.

3 dari 3 halaman

Liberalisasi BUMN

Bahkan Wignyo menilai bahwa isu penempatan wakil pemerintah sebagai komisaris ini sengaja digaungkan sebagai upaya liberalisasi BUMN. Arahnya, lanjut dia, yakni dengan menempatkan unsur swasta dalam semua jabatan komisaris di BUMN.

"Saya rasa dibalik polemik ini ada yang ingin mencoba-coba menggulirkan wacana liberalisasi BUMN dengan cara menempatkan semua komisaris BUMN dari unsur swasta. Ya kita lihat saja arahnya akan kemana,” kata Wignyo

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Tegaskan Nilai Tukar Rupiah Masih Aman