Menteri PANRB Bantah akan Pecat 1,6 Juta PNS, Ini Penjelasannya

Oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana pada 08 Jul 2020, 11:15 WIB
Diperbarui 08 Jul 2020, 11:15 WIB
Hari Pertama Masuk, PNS DKI Jakarta Langsung Aktif Bekerja
Perbesar
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta melakukan tugas dinasnya di Balaikota, Jakarta, Senin (10/6/2019). PNS kembali berdinas di masing-masing instansinya pada hari pertama kerja usai libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyangkal akan melakukan pemecatan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS dalam upaya menjalankan reformasi birokrasi.

Menurut dia, secara aturan PNS tidak mungkin diberhentikan paksa kecuali dirinya sendiri yang meminta atau pensiun.

"Tidak ada rencana pemberhentian. ASN berhenti kalau pensiun, berhalangan, mundur. Kan tidak mungkin diberhentikan," tegas Tjahjo kepada Liputan6.com, Rabu (8/7/2020).

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI pada Senin (6/7/2020) lalu, Tjahjo sempat mengutarakan ada 20 persen PNS bagian administrasi dari total 4,3 juta lebih ASN yang bakal diberhentikan.

Saat dikonfirmasi, Tjahjo mengatakan, maksud pemberhentian tersebut bukan berarti menyudahi kontrak 1,6 juta PNS. Makna tidak produktif itu merujuk pada posisi 20 persen ASN tersebut yang duduk sebagai tenaga administrasi.

2 dari 5 halaman

Hentikan Perekrutan Tenaga Administrasi

Hari Pertama Kerja di Kantor saat PSBB Transisi
Perbesar
Aktivitas pegawai pada hari pertama kerja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di Badan Kepegawaian Daerah, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/6/2020). PNS di lingkungan Pemprov DKI kembali mulai bekerja di kantor dengan sistem shifting. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Disebutkan Tjahjo bahwa pemerintah ingin meningkatkan produktivitas para PNS. Salah satunya dengan menghentikan perekrutan orang untuk posisi tenaga administrasi seperti yang dilakukan di CPNS 2019.

"Pengertiannya tidak diberhentikan begitu. Ada proses seleksi intern karena 1,6 juta PNS tersebut adalah kapasitas tenaga administrasi, kan tidak mungkin duduk di posisi tertentu," pungkas Tjahjo.

3 dari 5 halaman

Hikmah di Balik Corona, PNS Makin Akrab dengan Teknologi

Hari Pertama Kerja di Kantor saat PSBB Transisi
Perbesar
Aktivitas pegawai pada hari pertama kerja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di Badan Kepegawaian Daerah, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/6/2020). PNS di lingkungan Pemprov DKI kembali mulai bekerja di kantor dengan sistem shifting. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, pandemi Covid-19 tidak hanya membawa dampak buruk semata. Pernyataan ini disampaikan Bima karena penerapan work from home (WFH) menuntut 

ASN atau PNS menguasai keterampilan teknologi untuk urusan pekerjaan.

"Kita pelajari ternyata dari pandemi ini ada manfaat positifnya. Hikmah dari WFH ini, membuat ASN menjadi lebih dekat dengan teknologi informasi," ujar Bima dalam diskusi virtual BKN via YouTube, Rabu (24/6).

Dia menjelaskan penerapan skema work from home (WFH) mengkehendaki komunikasi kerja dibangun melalui teknologi digital. Alhasil selama pandemi tersebut berlangsung, ASN menjadi lebih dekat dengan penggunaan teknologi.

Terlebih lagi di tengah pandemi ini, pemerintah mengharuskan PNS tetap melayani masyarakat secara profesional. Sehingga diperlukan inovasi dan kreativitas untuk melakukan pelayanan publik sebaik mungkin, di antaranya melalui penggunaan teknologi.

Kendati demikian, Bima menyebut jika penggunaan teknologi digital untuk menunjang kinerja PNS sebenarnya sudah dimiliki oleh beberapa instansi di sejumlah daerah.

Tetapi sebelum pandemi ini, berbagai perangkat teknologi canggih tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. 

4 dari 5 halaman

PNS Makin Terbiasa

Hari Pertama Kerja di Kantor saat PSBB Transisi
Perbesar
Aktivitas pegawai pada hari pertama kerja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di Badan Kepegawaian Daerah, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/6/2020). PNS di lingkungan Pemprov DKI kembali mulai bekerja di kantor dengan sistem shifting. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Untuk itu, adanya pandemi Covid-19 memaksa para ASN untuk terbiasa menggunakan teknologi untuk menunjang pekerjaan. Sehingga pelayanan birokrasi terhadap masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 

"Semua ASN mendadak digital saat WFH. Saat ini WFH telah mampu mengubah kebiasaan dan proses bisnis menjadi digital dalam melayani masyarakat," tandasnya. 

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com 

5 dari 5 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓