Jaga Transparansi, Lelang Proyek Infrastruktur Energi Harus Dikawal Ketat

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Likupang, Sulawesi Utara berkapasitas 21 Mega Watt peak (MWp).

Liputan6.com, Jakarta - Proses lelang pengadaan infrastruktur energi harus dikawal ketat. Hal ini untuk menjaga transparansi proses penunjukan pemenang tender.

Direktur Eksekutif LINK Data Richard Ahmad Supriyanto mengatakan, semua pengerjaan proyek pengadaan infrastruktur energi harus dikawal dari proses pengumuman lelang, tender, verivikasi data serta menyampaikan pemenangnya semua harus transparan.

”Jadi karna ini proyek pemerintah akan tetapi memakai uang rayat, kita wajib mengkritisinya,” kata Richard, di Jakarta, Senin (7/6/20200.

Dia menyebutkan salah satunya, yaitu proses lelang pengerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM.

Menurutnya, pada spesifikasi teknis pengadaan proyek tersebut, seharusnya menjadi patokan pada syarat lelang menjadi titik acuan lelang yang nilai pengerjaannya hampir mencapai lebih dari Rp 300 miliar.

“Kementrian ESDM seharusnya melihat secara jeli terkait salah satu perusahaan BUMN yang ikut tender PJUTS di kementrian ESDM. LINK Data ikut ambil peran, dalam memantau dan mengawasi terkait penilaian secara teknis dalam lelang dan pengerjaannya tersebut,” tambahnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mewajibkan setiap pembelian Elpiji bersubsidi atau Elpiji dengan kemasan 3 kilogram (kg) menggunakan kartu khusus.

2 dari 2 halaman

Kejanggalan

Pemanfaatan Tenaga Surya Sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif — Teknisi melakukan perawatan panel PLTS di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (6/8/2019). PT PLN menargetkan pengembangan lebih dari 1.000 megawatt PLTS atap yang terdiri dari inisiasi swasta dan PLN sendiri sesuai RUPTL dengan potensi tiga gigawatt untuk PLTS. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Dia pun menyebut ada kejanggaglan pada proses lelang PJUTS di beberapa wilayah di bagian barat dan tengah Indonesia.

LINK Data pun meminta Kementerian ESDM khususnya Direktorat Jenderal Energi Barut Terbarukan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) meninjau kembali lelang tersebut, karena berdampak pada kerugian negara.

"LINK Data juga menghimbau kepada lembaga-lembaga anti korupsi untuk mengawasi pengerjaan proyek negara tersebut yang terduga terindikasi tindak pidana korupsi” tutup Richard.