Wajar Pemerintah Tarik PPN 10 Persen Produk Digital

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation (CITA), Ruben Hutabarat menilai sudah sewajarnya Pemerintah Indonesia menarik pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen pada produk digital yang diterapkan oleh perusahaan di luar negeri. Sebab hal itu akan menciptakan perlakuan yang adil (level playing field) antara perusahaan lokal dan internasional yang beroperasi di Indonesia.

"Karena apa itu akan meratakan tingkat kompetisi yang dihadapi oleh pengusaha lokal yang mempunyai kewajiban memungut PPN," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Menurutnya, pengenaan PPN itu juga akan memberikan rasa adil untuk pemain digital lainnya. Bisa dibayangkan kata dia, jika tidak dikenakan kemudian ada satu pihak yang harus memungut PPN kepada konsumennya, lalu ada pihak lain yang bisa berdagang tapi tidak dikenakan PPN. Itu justru akan menimbulkan perlakuan tidak adil.

"Jadi memang sudah saatnya dan memang urgent untuk dikenakan," katanya. Dia menambahkan pengenaan PPN atas produk digital di samping berwujud dan jasa tidak berwujud diterapkan setelah diterbitkannya Perppu 1 tahun 2020 yang telah diundangkan dengan UU nomor 2 tahun 2020. Dengan adanya UU baru itu maka perusahaan di luar negeri itu bisa dikenakan kewajiban.

"Berarti hanya berdasarkan UU PPN sementara kalau berdasarkan UU PPN entitas luar negeri ini tidak bisa ditetapkan sebagai subjek pajak. Maka pemerintah menerbitkan Perppu 1 yang antara lain mengenai memberikan otoritas kepada pemerintah menjadi mampu menetapkan entitas di luar negeri ini sebagai pemungut PPN," kata dia.

Saksikan video pilihan berikut ini: