Manipulasi Data di Daerah Hambat Upaya Pengentasan Kemiskinan

Gubernur Anies Klaim Kemiskinan DKI Jakarta Terkecil di Indonesia — Deretan permukiman warga di bantaran Sungai Ciliwung kawasan Manggarai, Jakarta, Rabu (19/2/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Jakarta berhasil mencapai persentase penduduk miskin terkecil dalam lima tahun terakhir, 3,42 persen pada tahun 2019. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menuding kepala daerah inkumben sebagai penyebab sulitnya pengentasan kemiskinan di Tanah Air.

Sebab, kemiskinan masih menjadi daya tarik untuk mendulang suara saat pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Saat jelang Pilkada garis kemiskinan dinaik-naikkan agar bansos banyak. Tetapi saat terpilih garis kemiskinan akan diturunkan," kata Suharso dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, ditulis Kamis (2/7).

Menurutnya praktik manipulasi garis kemiskinan di daerah bertujuan meningkatkan citra pemimpin setempat. Mengingat turunnya angka kemiskinan dikaitkan dengan prestasi atau capaian kinerja positif selama dijabatnya

Namun, aksi sepihak pemimpin daerah yang mempermainkan angka kemiskinan justru menyulitkan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Sebab, berbagai bantuan yang diguyur pemerintah pusat menjadi tak efektif karena data kemiskinan di daerah tidak valid.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan pada September 2016 dibandingkan Maret 2016. Penurunan jumlah masyarakat miskin pada periode tersebut sebesar 250 ribu orang.

2 dari 2 halaman

Tekan Angka Kemiskinan

Maka, Suharso menilai wajar apabila Menteri Sosial Juliari P Batubara akan terus disibukkan dengan berbagai bantuan sosial untuk menekan angka kemiskinan.

Mengingat intervensi pemerintah pusat terkait pengentasan kemiskinan masih bergantung pada data yang diberikan oleh daerah.

Oleh karenanya, pemerintah daerah diminta konsisten untuk melakukan pembaruan data terkait kondisi nyata di lapangan. Sehingga tingkat keparahan atas kemiskinan di sejumlah daerah dapat terukur untuk dikaji lebih detail oleh pihaknya.

"Perumusan APBN dipengaruhi oleh data yang diberikan daerah, daerah yang tidak melakukan update maka tentu pasti terjadi sesuatu di sana. Itu yang menjadi persoalan kita sebenarnya," tukasnya.