Luhut Minta Setop Polemik Pekerja China, Jangan Terpancing Isu

Oleh Liputan6.com pada 29 Jun 2020, 09:30 WIB
Diperbarui 29 Jun 2020, 09:30 WIB
Luhut Binsar Pandjaitan
Perbesar
Luhut Binsar Pandjaitan kini menjabat sebagai Menkopolhukam di pemerintahan era Presiden Joko Widodo

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait kedatangan 500 TKA asal China Ke Sulawesi Tenggara. Menurut dia, kedatangan TKA tersebut bertujuan meningkatkan lapangan kerja di Tanah Air.

"Ramai tenaga asing apa sih. Dia datang 500 orang (TKA) untuk 5.000 orang baru," ujar Luhut dalam Webinar via YouTube seperti ditulis Senin (29/6).

Luhut kemudian meminta masyarakat untuk menghentikan polemik terkait kedatangan 500 TK asal China. Sebab ia menyebut para TKA asal China itu hanya akan bekerja di Indonesia untuk sementara waktu, maksimal 6 bulan.

Selain itu, para TKA juga bertugas untuk memberikan sharing ilmu terkait penggunaan teknologi kepada tenaga kerja lokal. Sehingga kemampuan penggunaan teknologi oleh tenaga kerja lokal akan meningkat.

Bahkan, ia memproyeksikan pada 2024 lapangan pekerjaan di Sulawesi Tenggara bisa menyerap 250 ribu orang. Namun, proyeksi ini didasari oleh iklim investasi yang menunjang, antara lain situasi kondusif pada tataran masyarakat.

"Mereka (TKA) hanya untuk 6 bulan tinggal, ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan, tergantung keahlian. Dia (TKA) harus teknologi transfer, wajib hukumnya," jelasnya.

2 dari 3 halaman

Tak Terpancing Hoaks

194 TKA Asal China Pulang Kampung Melalui Ternate Menuju Jakarta
Perbesar
Ratusan TKA asal China yang kedapatan pulang kampung melalui Bandara Sultan Babullah, di Akehuda, Ternate Utara, Rabu 13 Mei 2020. Para TKA ini bertolak menurut Jakarta. (Liputan6.com/Hairil Hiar)

Oleh karenanya, Luhut berharap masyarakat tidak terpancing berita hoax terkait kedatangan 500 TKA China yang akan bekerja ke PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel. Pun kedatangan TKA itu juga disebutkannya telah sesuai prosedur yang berlaku di Indonesia.

"Jadi, kami terus koordinasi dengan Bu Ida (Menteri Ketenagakerjaan) terkait ini (TKA). Kan kita juga, nggak mungkin jual republik ini," tukasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓